Cuma 15 Anggota DPRD Pasaman Barat yang Dengarkan Pidato Jokowi

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato sebelum meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. MEKSI 2019-2024 akan dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpidato sebelum meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019. MEKSI 2019-2024 akan dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Simpang Empat -  Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang mengikuti sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi , sangat sedikit. Dari total 40 anggota Dewan, hanya 15 orang yang hadir di aula Gedung DPRD setempat untuk mengikuti siaran langsung sidang paripurna.

    Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K mengakui banyak anggota DPRD yang tidak hadir.
    Daliyus tidak mengetahui penyebabnya. Pelaksanaan sidang paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2019 dimulai sekitar 10.00 WIB. Hadir di aula DPRD Pasaman Barat antara lain Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto dan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.

    Selama sidang paripurna berlangsung, kekosongan kursi wakil rakyat itu terlihat sangat mencolok karena jumlah anggota yang hadir tidak mencapai setengah jumlah anggota DPRD yang ada. 

    Menurut Daliyus, ada tiga agenda sidang paripurna yakni mendengar pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Gedung MR/DPR Senayan, Jakarta dan sidang paripurna pengumuman pemberhentian Bupati Syahiran karena meninggal, serta pengusulan Wakil Bupati Yulianto diangkat menjadi Bupati Pasaman Barat.

    "Sidang perdana ini kelihatan kawan kawan masih banyak yang terlambat. Memang pagi tadi hujan cukup lebat. Semoga sidang selanjutnya dengan agenda yang berbeda dihadiri oleh anggota Dewan," kata Daliyus berhadap.

    Agenda pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 akan dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2019. "Mudah-mudahan pelantikan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar," kata Daliyus.

    Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kondisi hampir sama terjadi. Setengah dari 44 orang anggota DPRD tidak menghadiri sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    "Kami sangat sedih dan sangat disayangkan dengan banyaknya anggota DPRD tidak hadir," kata Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya usai rapat paripurna. Menurut Didit, pidato kenegaraan Presiden perlu diikuti sebagai salah satu bentuk mengembangkan rasa nasionalisme dan menjadi contoh bagi masyarakat.

    "Bagaimana masyarakat memaknai semangat nasionalisme jika perwakilan rakyat ini tidak datang di rapat paripurna ini," kata Didit sembari menambahkan bahwa ketidakhadiran anggota Dewan dikembalikan kepada masing-masing. "Saat ini belum ada sanksi bagi anggota Dewan yang tidak hadir rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam memperingati HUT RI".

    Didit menambahkan, terlepas anggota Dewan terpilih atau tidak terpilih pada Pemilu Legislatif 2019, anggota DPRD ini harus hadir mendengarkan pidato kenegaraan presiden ini. "Kita bagian Bangsa Indonesia, kalau berada di dalam sejarah merebut kemerdekaan tentu belum tentu menikmati kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini bukan pemberian, tetapi perjuangan dengan mengorbankan jiwa, air mata, darah, harta para pejuang kemerdekaan bangsa ini," kata Didit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.