Pegiat HAM Kecewa dengan Pidato Kenegaraan Jokowi

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo, saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI 2019. (TEMPO/Andi ariyadi)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di depan DPR dan DPD. Menurut Kontras, Jokowi terkesan tidak peduli dan ingin melupakan masalah penegakan HAM.

“Berkenaan dengan isu hak asasi manusia, pidato tersebut mengecewakan,” kata koordinator Kontras, Yati Andriarti dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi hari ini membacakan pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Tetapi menurut dia, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Namun, juga harus diukur dari pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. “Ini perlu kita garisbawahi,” kata dia.

Yati mengatakan Jokowi sama sekali tak menyinggung soal komitmen penuntasan HAM masa lalu. Pidato itu, kata Yati, tidak menjelaskan langkah pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah hampir 15 tahun karena Kejaksaan Agung tidak mau memulai penyidikan.

Yati melanjutkan keberhasilan legislasi yang disinggung Jokowi juga tidak menjelaskan kemajuan soal legislasi HAM. Misalnya, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi internasional perlindungan dari penghilangan paksa. Padahal perjanjian itu sudah ditandatangani sejak 2010.

“Rencana legislasi UU Anti penyiksan juga mengalami kemandekan, karena belum ditindaklanjuti pemerintah dan DPR,” kata dia.

Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menganggap Jokowi gagal menangkap permasalahan sebenarnya di masyarakat. Dia mengatakan pidato Jokowi lebih mirip dosen yang mengajari mahasiwa soal tugas negara dan pemerintah. “Menyebut-nyebut soal terorisme, hukum, legislasi, lingkungan hidup dan lain-lain, tapi masalahnya apa?” kata Haris.






Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 menit lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

20 menit lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

58 menit lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

1 jam lalu

Partai NasDem Ungkap Anies Baswedan Punya Cara Pandang seperti Jokowi

Ali menyebut Anies Baswedan mampu melanjutkan dan menuntaskan program-program Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

2 jam lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

3 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

3 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

3 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

4 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

4 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.