Jokowi Berbusana Adat Sasak, Fahri Hamzah Bicara Kekalahan di NTB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengenakan baju adat Sasak dalam acara sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 16 Agustus 2019.

    "Saya berterima kasih," kata legislator asal NTB ini seusai sidang bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Fahri membandingkan momen ini dengan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali pada 8 Agustus lalu, saat Jokowi mengenakan busana adat Bali. Menurut Fahri, pilihan Jokowi dalam dua momen berbeda tersebut sudah pas.

    Dia juga mengaitkan dengan perolehan suara Jokowi di pemilihan presiden 2019 di dua provinsi yang berdekatan ini. Jokowi menang di Bali, tetapi kalah telak di NTB. Sejak pilpres 2014, NTB memang menjadi lumbung suara bagi Prabowo Subianto.

    "Waktu itu di Bali dia bilang pakai adat bali karena menang di Bali. Sekarang karena kalah di NTB. Baguslah, balance," kata Fahri seraya tertawa.

    Dalam pidato kenegaraannya di acara sidang bersama DPD dan DPR sebelumnya Jokowi mengenakan busana adat Sasak. Jokowi mengungkapkan alasannya memilih baju adat tersebut, yakni untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta.

    "Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.