Ketua MPR: Politik Boleh Beda, Merah Putih Tetap Sama

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memimpin Sidang Tahunan MPR RI 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Kompleks DPR/MPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2019. (Tempo. Andi ariyadi)

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memimpin Sidang Tahunan MPR RI 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara Kompleks DPR/MPR/DPD, Jumat 16 Agustus 2019. (Tempo. Andi ariyadi)

    INFO NASIONAL — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat Indonesia menerima secara ikhlas hasil pemilihan umum presiden maupun hasil pemilihan umum legislatif 2019 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. Ketika memimpin Sidang Tahunan MPR RI 2019 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR/DPD, Jumat, 16 Agustus 2019, Zulkifli Hasan mengatakan pemilihan umum adalah kompetisi di antara kita sebangsa dan se-Tanah Air sehingga apapun hasilnya tetap menjadi kemenangan bersama.

    “Politik boleh berbeda, tetapi Merah Putih tetap sama dan akan tetap sama. Mari kita rajut kembali Merah Putih. MPR mengucapkan selamat kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kepada Pak Prabowo dan Sandiaga Uno, kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang ditunjukkan selama ini,” kata Zulkifli Hasan.

    Dalam Sidang Tahunan MPR 2019 ini, Ketua MPR didampingi Wakil Ketua MPR RI yakni Mahyudin, Letjen TNI (Purn) EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar. Sidang Tahunan MPR 2019 juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan istri, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. Hadir juga Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, para duta besar, anggota MPR, dan pimpinan lembaga negara, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, istri presiden keempat Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, para ketua umum parpol dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin. 

    Selain itu, Zulkifli mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tetap menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Zulkifli juga mengucapkan apresiasi kepada penyelenggara pemilu yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu damai sekaligus menyampaikan duka atas meninggalnya petugas penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, termasuk satuan pengaman dari TNI/Polri sebagai pahlawan demokrasi.

    Lebih lanjut, Ketua MPR mengatakan jika saat ini MPR melihat telah terjadi proses de-idelogi. Hal itu terlihat dari tergerusnya nilai-nilai Pancasila oleh arus globalisasi, yakni dengan munculnya individualisme, liberalisme, hingga ekstrimisme. Belum lagi, persoalan ini juga semakin didukung dengan dihapusnya P4 dan BP7 termasuk dihapusnya mata pelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi.

    “Situasi ini terus dilakukan tanpa adanya penggantian oleh pemerintah. Oleh karena itu, MPR terus melakukan pemantapan ideologi bangsa dalam sosialisasi Empat Pilar MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” katanya.

    Setiap komponen harus mempelajari dan mengamalkan Empat Pilar MPR RI. Selain itu, juga MPR juga hadir dalam tugas ketatanegaraan melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR. Badan ini telah melakukan banyak diskusi dengan berbagai kalangan, para pakar, akademisi. Dan untuk anggota MPR terpilih periode 2019-2024 mereka telah menghasilkan rekomendasi bahwa perlu sistem perencanaan nasional seperti GBHN melalui perubahan terbatas UUD 1945.

    Sementara itu, menanggapi pidato ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan pada Sidang Tahunan MPR 2019 ini menghadirkan kembali semangat para pejuang bangsa 74 tahun silam. Indonesia, sebagai Rumah Besar Bersama hanya akan terwujud jika semua bersatu mencapai satu tujuan, bersatu di perubahan dan bersatu dengan optimisme menatap masa depan.

    Menurut Joko Widodo, dalam menjalankan tugas konstitusional MPR memberikan jaminan sistem ketatanegaraan yang harus mencerminkan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR, katanya telah melakukan sosialisasi konsensus kebangsaan ke seluruh tanah air menyasar kepada para pelajar, akademisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

    “Saya yakin tugas mulia itu dilakukan dengan terobosan baru sehingga konsensus itu semakin tertanam kuat di dada,” kata Presiden.

    Dikatakannya, kemajuan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan dengan optimal. Teknologi harus disikapi dengan cepat dan sigap daripada yang lain. Jangan sampai, kemajuan itu digunakan untuk mengkerdilkan semangat konsensus.

    “Saya sangat mengapresiasi upaya konsensus yang telah menerapkan media seni budaya dengan cara pemanfaatan kemajuan teknologi. Cara seperti ini yang dibutuhkan,” kata Presiden. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.