Saat Jokowi Sentil Menteri - DPR yang Suka Pelesir Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, 16 Agustus 2019, Pukul 10:05 WIB. BIRO PERS PRESIDEN

    Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, 16 Agustus 2019, Pukul 10:05 WIB. BIRO PERS PRESIDEN

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang suka pelesiran ke luar negeri saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR RI, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2019.

    "Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR RI, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2019.

    "Saya rasa itu relevan untuk ibu bapak anggota dewan," ujar Presiden sambil tersenyum.

    Selain menyindir soal pelesiran, Jokowi juga mengingatkan soal efisiensi regulasi. Presiden mengatakan, regulasi yang baik harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju
    Indonesia Maju.

    "Oleh karena itu, ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa," ujar Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.