Tak Ada Nuansa Politis di Doa Penutup Sidang Tahunan MPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berfoto bersama sebelum mengikuti gelaran sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Presiden Jokowi berfoto bersama sebelum mengikuti gelaran sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, JakartaSidang Tahunan MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019, berlangsung berlangsung wajar, termasuk saat doa penutup. Tidak ada sindiran sebagaimana pernah terjadi di sidang tahun sebelumnya.

    "Ya Allah, kami bersyukur karena atas ridha-Mu. Masih panjang jalan yang kita tempuh, masih beragam hal kami lalui. Ampuni kekeliruan kami, jauhkan kami dari segala bentuk fitnah," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar saat membacakan doa di dalam ruang sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Hal ini berbeda dengan tahun lalu yang penuh sindiran menjelang pemilihan presiden 2019. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bahkan sampai bergurau soal doa penutup sidang tahunan yang pernah disisipi pesan politik. Zulkifli meminta khusus agar tahun ini doa tak diselipkan pesan politik. 

    Pada sidang tahunan dua tahun lalu, saat menutup Sidang Tahunan MPR, anggota MPR dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, mendoakan agar Jokowi ke depan lebih gemuk. "Ya Allah ya Rabb, kami lihat badan beliau semakin terlihat kurus, gemukanlah badan beliau yang semakin kurus," ujar Tifatul.

    Tifatul juga mendoakan Jokowi diberi kesehatan agar mampu memimpin Indonesia ke depan. "Ya Allah, kami lihat beliau juga kurang waktu untuk beristirahat, seriap hari pasti capek dan lelah. Limpahilah beliau dengan kesehatan untuk menjalankan tugasnya," ucap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

    Kini, doa penutup sidang tahunan MPR tak lagi dibacakan oleh anggota fraksi atau politikus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.