Jokowi di Sidang Tahunan MPR: UU Menghambat Rakyat Kita Bongkar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berfoto bersama sebelum mengikuti gelaran sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Presiden Jokowi berfoto bersama sebelum mengikuti gelaran sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sambutan dalam sidang tahunan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Dalam pidatonya, Presiden merinci beberapa RUU yang dibahas oleh DPR.

    Jokowi mengatakan pemerintah dan DPR telah bersinergi dalam mengegolkan 15 rancanangan undang-undang. Antara lain, kata Presiden, RUU APBN, RUU Penyelenggaran Haji, RUU di bidang kesehatan, dan beberapa rancangan lain untuk menanggapi dinamika dan pembangunan.

    "Dukungan DPR terhadap upaya pemerintah mereformasi juga dibutuhkan, diharapkan UU yang tabrakan satu sama lain juga harus diselaraskan, UU yang menyulitkan rakyat harus dibongkar, UU yang menghambat kemajuan harus diubah," kata Jokowi saat membacakan sambutan dalam sidang tahunan MPR, Rabu, 16 Agustus 2019.

    Tampak hadir dalam sidang itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

    Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.

    Selain itu Sidang Tahunan MPR juga dihadiri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah tiba di lokasi. Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin juga hadir. Ma'ruf tampak mengenakan jas dan bawahan sarung berwarna dasar ungu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.