Sidang Tahunan MPR, Zulhas Singgung GBHN dan Amandemen Terbatas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/8/2019).

    Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/8/2019).

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan membuka sidang tahunan MPR. Dalam sidang rutin ini hadir Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Calon Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, Sandiaga Uno, dan pejabat negara lain.

    Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas menyinggung soal rencana memunculkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas Undang-undang Dasar atau UUD 1945.

    "Telah ada rekomendasi MPR untuk dilanjutkan MPR periode 2019-2024 salah satunya perlunya perencanaan pembangunan nasional model GBHN, lewat amandemen terbatas" kata Zulkifli Hasan saat membuka sidang tahunan pada Jumat, 16 Agustus 2019. "Sekali lagi amandemen terbatas."

    Rencana amandemen UUD 1945 memang sedang mencuat. PDIP termasuk partai yang getol ingin ada amandemen terbatas. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil menolak wacana ini karena khawatir merusak demokrasi.

    Zulhas, dalam sambutan sidang tahunan MPR ini, mengatakan negara seluas Indonesia memerlukan haluan arah pembangunan nasional yang berkesinambungan. Untuk itu harus ada rancangan berbasis haluan dan negara sekaligus peta jalan lembaga negara agar ada cita-cita bangsa sesuai amanat UUD 1945.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.