TEMPO.CO, Jakarta - Wacana beberapa kalangan yang ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli mendapat tentangan dari Ormas Projo.
Projo menolak keras ide pemilihan presiden akan kembali dilakukan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) seperti naskah asli UUD 1945. Bahkan, ormas pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut menyebut wacana itu puritan dan terbelakang.
Menurut Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, jika pilpres dilakukan oleh MPR sama saja dengan merampas dan merampok hak rakyat untuk memilih pemimpin nasional. Dia menilai hal itu tidak produktif bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi.
"Kami pasti tegas menolaknya, " kata Budi melalui keterangan tertulis kemarin, Kamis, 15 Agustus 2019.
Budi Arie, yang juga anggota Dewan Penasihat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni), menjelaskan bahwa wacana amandemen UUD 1945 untuk kembali ke naskah asli justru merendahkan kecerdasan rakyat. Pilpres 2014 dan 2019 berhasil menghasilkan pemimpin rakyat yang terbukti bekerja keras.
Bahkan, dia melanjutkan, banyak kepala daerah yang muncul dari pemilihan langsung oleh rakyat.
Dia mengakui memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaan pilpres, namun bukan dengan pemilihan oleh MPR. Budi Arie berpendapat, sirkulasi dan suksesi kepemimpinan nasional harus tetap melibatkan rakyat tanpa terkecuali.
"Kami akan bergerak melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak-hak rakyat," ucap aktivis UI 1998 tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menangis sambil menyerukan agar UUD 1945 kembali ke yang asli. Seruan ini diungkapkan Rachmawati dalam dialog Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa.
"Saya memberikan satu pesan harapan agar Pancasila dapat tegak di republik ini, harus digandeng kembali dengan UUD 45. Artinya saya mengharapkan, Pak Menhan dan Pak Try, kembali. Kita harus kembali ke UUD 45," kata Rachmawati di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
HALIDA BUNGA FISANDRA
