Ridwan Kamil Kukuhkan Anggota Paskibraka Jabar 2019

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 Kamis (15/8/19).

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 Kamis (15/8/19).

    INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 di aula barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Dalam pengukuhan yang berlangsung khidmat dan haru itu, para anggota Paskibraka mencium bendera merah putih setelah Emil–sapaan Ridwan Kamil—menyematkan lencana kepemimpinan.

    “Lencana kepemimpinan itu adalah lencana keteladanan. Artinya, dengan lencana itu, adik-adik harus bisa menjadi inspirasi atau teladan dalam ucapan dan tindakan di kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus di depan dalam membela Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Emil pun meminta para anggota Paskibraka Jabar untuk menjelaskan sekaligus mengamalkan Pancasila, meresapi isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan membela yang namanya Bhinneka Tunggal Ika.

    Emil juga mengingatkan kepada anggota Paskibraka Jabar untuk terlibat dalam kepemimpinan Indonesia di masa depan. Sebab, Indonesia diprediksi akan menjadi negara adidaya dalam 30 tahun mendatang.

    “Dalam 30 tahun ke depan usia adik-adik usia 40-an. Di waktu itulah, pada saat Indonesia menjadi negara besar, adik-adik akan menggantikan kami hari ini, menjadi pemimpin di wilayahnya, di institusinya,” katanya.

    Para anggota Paskibraka yang dikukuhkan telah melewati proses seleksi pada 2-5 Mei 2019. Sebanyak 81 orang dari 27 kabupaten/kota se-Jabar mengikuti proses tersebut. Kemudian, terpilih 38 calon Paskibraka Jabar. Di antaranya adalah Rangga Wirabrata Mahardika dan Fara El Diba yang mewakili Jabar menjadi Paskibraka tingkat Nasional. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.