Kabinet Baru, Moeldoko Sebut Sektor Ekonomi dan SDM Bisa Dirombak

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditemui saat open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditemui saat open house di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan nomenklatur struktur kementerian Presiden Joko Widodo di periode 2019-2024 masih terus dibahas.

    Meski begitu, Moeldoko mengakui salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah Kementerian di bidang ekonomi.

    "Kan selalu beliau sampaikan bahwa terjadinya CAD (defisit transaksi berjalan) di bidang perdagangan itu. Maka presiden selalu berbicara soal investasi dan ekspor. Kedua dari sisi pembangunan SDM," kata Moeldoko saat ditemui di kantornya, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Dari wacana berembus, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menjadi dua pos yang dikabarkan akan digabungkan. Selain itu, dikabarkan pula akan bertambahnya fungsi dari Kementerian Luar Negeri, yang disebut akan lebih dilibatkan dalam negosiasi ekonomi internasional.

    Moeldoko mengakui pertimbangan semacam itu dibutuhkan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terjadi saat ini. Karena itu, perombakan kementerian ia sebut bukan hal yang tak mungkin terjadi. "Mungkin ada perubahan struktur," kata purnawirawan TNI itu.

    Ia mengatakan Jokowi telah meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuat formula dan mengkaji kemungkinan ini. "Nanti disarankan kepada Pak Presiden. Intinya adalah kira-kira gak jauh dari itu lah," kata Moeldoko.

    Wacana perombakan kementerian berhembus seiring akan segera berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Apalagi kemarin, Jokowi telah mengumumkan telah menyelesaikan kabinet untuk periode lima tahun mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.