TNI Diminta Mundur dari Nduga, Menhan: Sontoloyo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbincang dengan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (kanan) saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Acara tersebut digelar untuk merajut kembali persatuan dan soliditas Purnawirawan TNI pascakontestasi politik Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berbincang dengan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (kanan) saat menghadiri Silaturahmi Purnawirawan TNI di gedung Jenderal A.H Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019. Acara tersebut digelar untuk merajut kembali persatuan dan soliditas Purnawirawan TNI pascakontestasi politik Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan tak akan menarik pasukan TNI dan Polri dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua. Ia menilai, jika aparat ditarik, ancamannya adalah Papua merdeka.

    "Menarik? Mau merdeka? Alaaah. Kalau merdeka begitu itu sontoloyo, enggak bener," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2019.

    Ryamizard mengatakan, tak ada opsi lain selain melakukan operasi militer di Nduga, untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata. Pasalnya, kata dia, pemerintah sudah berkali-kali mengajak dialog kelompok tersebut.

    Namun, Ryamizard mengatakan, yang terjadi pasukan TNI Polri malah ditembaki. "Sudah berapa kali diajak-ajak (dialog) malah yang ngajak ditembak-tembaki. Enggak bener itu," kata dia.

    Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mesti menarik mundur pasukan TNI dan Polri di seluruh wilayah kabupaten itu.

    Menurut Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, penarikan aparat TNI/Polri justru dapat memulihkan semua konflik. Aktifitas sosial di Nduga pun akan berjalan normal.

    Kasus Nduga berawal dari penyerangan terhadap para pekerja proyek infrastruktur yang menewaskan 31 orang. Serangan tersebut dijawab dengan operasi polisionil oleh Polri dan TNI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.