Pakde Karwo Mundur dari Demokrat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijemput oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat tiba di Bandara International Juanda, Surabaya, Jawa Timur, 18 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijemput oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat tiba di Bandara International Juanda, Surabaya, Jawa Timur, 18 Desember 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan partainya telah menerima surat pengunduran diri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode itu mengundurkan diri lantaran didapuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia.

    "Beliau membuat surat pengunduran diri dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat)," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Nurhayati mengatakan partainya menghargai keputusan Soekarwo mundur dari Demokrat. Menurut Nurhayati, Soekarwo selama ini sudah berkontribusi besar untuk partai berlambang bintang mercy itu. Selain sebagai ketua DPD, Soekarwo juga merupakan anggota Majelis Tinggi Demokrat.

    "Kami hormati beliau diminta untuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia dan kami berdoa mudah-mudahan berhasil," ujarnya.

    Kendati surat pengunduran diri sudah diterima, Nurhayati mengaku tak tahu apakah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah merespons. Dia hanya berpendapat SBY tak akan menahan-nahan kadernya itu.

    "Keputusan DPP sendiri belum karena kami tahu bapak masih dalam suasana berduka ya. Saya kira Pak SBY tidak akan menahan ya. Karena kami tahu apa yang dilakukan ini semua untuk bangsa Indonesia," kata Nurhayati.

    Nurhayati mengimbuhkan, ketua umum dan sekretaris jenderal Demokrat akan menunjuk siapa pengganti Soekarwo berikutnya. "Ini bukan masalah kehilangan kader, saya yakin jiwanya Pakde tetap bersama Demokrat gitu."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.