Keterlibatan Kepala BIN Budi Gunawan di Politik Praktis Dikritik

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (Di belakang Jokowi-Prabowo pakai baju kemeja merah) hadir di acara pembukaan kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach pada Kamis, 8 Agustus 2019. Dok. Istimewa

    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (Di belakang Jokowi-Prabowo pakai baju kemeja merah) hadir di acara pembukaan kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach pada Kamis, 8 Agustus 2019. Dok. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dalam politik praktis, khususnya kedekatannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menuai kritik.

    "Rumor ihwal ketidaknetralan BIN merupakan catatan penting yang dapat menjadi masalah bagi kualitas pemilu dan konsolidasi demokrasi," kata Direktur Riset Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Wijayanto seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 15 Agustus 2019.

    Wijayanto mengingatkan, BIN adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam prinsip kerahasiaan. Adapun demokrasi mengandalkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

    Dengan perbedaan tersebut, kata dia, BIN tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah politik. "BIN hanya boleh memberikan rekomendasi kepada presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, tapi bukan sebagai politikus," kata dia Wijayanto.

    Sejumlah sumber Tempo di lingkaran PDIP menuturkan, Budi merupakan salah seorang anggota tim penjaringan menteri kabinet dari PDIP. Mereka yang masuk tim itu antara lain Megawati, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo, Budi Gunawan, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, membantah institusinya terlibat dalam penyusunan kabinet Presiden Jokowi. Menurut dia, penyusunan kabinet adalah bagian dari hak prerogatif presiden. Sementara itu, Budi Gunawan belum bersedia menjawab permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo sejak pekan lalu melalui panggilan telepon, pesan instan, dan surat.

    DEWI NURITA l KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.