Beda dengan PDIP, Jokowi Isyaratkan Tolak Amandemen UUD 1945

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-58 di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. Presiden sebelumnya juga mendapatkan anugerah serupa, yakni Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-58 di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. Presiden sebelumnya juga mendapatkan anugerah serupa, yakni Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berseberangan sikap dengan partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal amandemen UUD 1945.

    Dia mengisyaratkan menolak amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menghidupkan kembali menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

    "Saya ini kan produk pemilihan langsung," ujar Jokowi ketika makan siang bersama para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Jokowi menyatakan, GBHN juga tidak diperlukan lagi. Alasannya, zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus direspons dengan cepat.

    Menurut dia, GBHN tidak memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman tersebut. la pun menuturkan, arah pembangunan sebenarnya sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN).

    MPR merancang amendemen kelima UUD 1945 sejak tahun lalu. Rencana perubahan konstitusi ini didasari keinginan sejumlah partai politik untuk menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    Mereka berpendapat GBHN penting untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan. Mayoritas partai di parlemen dikabarkan telah menyepakati amendemen terbatas ini. Masa jabatan parlemen periode 2014-2019 yang sudah hampir habis membuat pembahasan amendemen dilimpahkan kepada anggota MPR periode 2019-2024.

    Dalam rekomendasi hasil Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pekan lalu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga kembali menegaskan perlunya amandemen UUD 1945 untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dengan menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN.

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan amendemen terbatas merupakan tanggung jawab partainya untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan nasional. Ia mengatakan, amendemen tersebut justru akan menjadi warisan kepemimpinan Jokowi yang visioner. "Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, apa yang telah dilakukan presiden justru akan menjadi dasar bagi rancangan haluan negara tersebut," kata Hasto lewat keterangan tertulis, kemarin. la juga menjamin amendemen tersebut tak akan melemahkan sistem presidensial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.