Buwas Ajak Pramuka Kurangi Konsumsi Makanan Berbahan Impor

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Gerakan Pramuka Budi Waseso bersama CEO WWF-Indonesia Rizal Malik setelah penandatangan kerjasama pembinaan generasi muda sadar konservasi lingkungan di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, 27 Juni 2019. (dok.Humas Kwarnas Pramuka)

    Ketua Gerakan Pramuka Budi Waseso bersama CEO WWF-Indonesia Rizal Malik setelah penandatangan kerjasama pembinaan generasi muda sadar konservasi lingkungan di Cibubur, Jakarta Timur, Kamis, 27 Juni 2019. (dok.Humas Kwarnas Pramuka)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengatakan bahwa instansinya bertekad mengurangi konsumsi makanan yang bahan bakunya masih impor.

    "Gerakan Pramuka bertekad mengurangi semaksimal mungkin konsumsi makanan yang bahan bakunya kita masih impor," kata Buwas dalam upacara peringatan Hari Pramuka ke-58 di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Menurut Buwas, Kwarnas Gerakan Pramuka perlu mencanangkan gerakan perlindungan nasional bagi petani agar semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi produk petani lokal. "Gerakan ini sebagai wujud kecintaan segenap anggota Pramuka kepada NKRI dan para petaninya," kata dia.

    Buwas mengatakan, keutuhan negeri akan terus terjadi jika kecintaan masyarakat terhadap bahan pangan lokal terus menguat. Salah satu gerakan yang sudah dilakukan Pramuka adalah dengan menyiapkan konsumsi bagi peserta upacara Hari Pramuka dengan 100 persen hasil pertanian tanah air, seperti kacang tanah, pisang, dan ubi.

    Selain itu, peserta upacara yang terlibat juga tidak disediakan air minum kemasan, melainkan mendapat botol tumbler yang bisa dipakai berkali-kali untuk mengisi air minum dari galon air yang tersedia. Buwas menyebut langkah ini merupakan kepedulian akan kelestarian lingkungan yang bukan sekedar formalitas dan seremonial belaka.

    Dalam kegiatan kepramukaan, kata Buwas, mulai dari Kwarnas hingga Gugusdepan akan menolak penggunaan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan. Mereka juga bertekad memanfaatkan produk yang dapat digunakan kembali, dan menghindari produk sampah berbahaya, seperti botol plastik sekali pakai. "Serta terus menerus mengupayakan daur ulang terhadap produksi sampah yang tidak dapat dihindari," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.