Pengamat: Amandemen UUD 1945 Bisa Halangi Tokoh Baru di 2024

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Pengkajian MPR RI melakukan evaluasi pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amandemen yang dibahas dalam seminar nasional bertajuk

    Badan Pengkajian MPR RI melakukan evaluasi pelaksanaan konstitusi Indonesia hasil amandemen yang dibahas dalam seminar nasional bertajuk "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945" di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. (dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat tak hanya sebatas mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    Dia menduga, agenda ini bisa berlanjut hingga mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi, kemudian menghapuskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. "Kalau kita membaca rentetan peristiwa, rentetan isu yang diangkat, ini bukan hanya GBHN," kata Veri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

    MPR memang telah merampungkan draf amandemen UUD 1945. Agenda utama yang diklaim akan dilaksanakan ialah mengembalikan kewenangan MPR membentuk haluan negara. Namun, MPR pun mengakui belum ada kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi yang ada di parlemen dan Dewan Perwakilan Daerah ihwal pasal-pasal yang akan diubah dari konstitusi.

    Veri sangat menyayangkan jika amandemen terhadap konstitusi berujung pada penghapusan pemilihan presiden secara langsung dan mengembalikannya menjadi kewenangan MPR. Menurut dia, gagasan ini bisa menghalangi munculnya tokoh-tokoh pemimpin baru.

    Veri mengatakan, pilpres 2024 sebenarnya merupakan momen baik bagi Indonesia untuk mencari pemimpin baru. Kontestasi lima tahun mendatang itu dianggap sebagai bursa bebas yang akan diisi oleh calon-calon muda dan segar. "Karena sudah berapa periode kita berhadapan dengan kandidat yang empat L, lu lagi lu lagi," kata dia.

    Veri pun mengaku heran partai-partai politik getol menyuarakan amandemen UUD 1945. Dia menduga sikap itu mencerminkan ketakutan para elite politik yang tak ingin bermunculan tokoh-tokoh baru di 2024, terutama yang tak berasal dari lingkaran elite itu sendiri.

    Veri menyebut, Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merupakan contoh pemimpin yang sebelumnya bukan berasal dari kalangan elite partai. Namun keduanya bisa tampil memimpin dan terpilih hingga dua periode. "Saya membaca ada kekhawatiran sebagian partai, kalau dibiarkan pemilu langsung akan muncul figur-figur baru yang muncul di 2024," ucap Veri.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.