Pakar: Draf Amandemen UUD 1945 Era Amien Rais Disembunyikan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan keberadaan draf amandemen kelima Undang-undang Dasar atau UUD 1945 yang pernah disusun di era Ketua MPR Amien Rais. Feri bercerita, draf itu disusun oleh ahli yang dipimpin oleh Sri Soemantri Martosoewignjo, guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran.

    "Waktu itu dibentuk Komisi Konstitusi yang diketuai Profesor Sri Soemantri, dan menghasilkan naskah perubahan kelima," kata Feri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. Komisi Konstitusi tersebut dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2002.

    Feri mengatakan, draf perubahan itu disusun para pakar karena empat kali amandemen sebelumnya dinilai sarat muatan politis. Draf kelima ini, kata dia, dinilai baik lantaran tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran partai politik.

    Proses penyusunan draf tersebut juga dilakukan dengan menyandingkan perubahan pertama hingga keempat. Feri mengaku sempat ikut membaca draf yang disebutnya amat bagus itu.

    Namun sayangnya, rumusan perubahan kelima ini tak pernah dibahas hingga sekarang. Menurut Feri, draf itu sebenarnya sudah diserahkan kepada Amien Rais, selaku ketua MPR saat itu.

    "Namun sayang setelah diberikan kepada Amien Rais waktu itu ketuanya, naskah draf perubahan kelima ini disembunyikan hingga sekarang, tidak dipakai," kata Feri.

    Feri berujar draf ini yang semestinya dirujuk jika MPR ingin melakukan amandemen UUD 1945. Dia menilai aneh jika MPR tak membahas rumusan itu, malah mengedepankan pendapat partai-partai politik.

    Majelis Permusyawaratan Rakyat memang telah merampungkan draf amandemen UUD 1945. Agenda utama yang diklaim akan dilaksanakan ialah mengembalikan kewenangan MPR membentuk haluan negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.