TEMPO.CO, Jakarta - Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menganggap pasukan TNI dan Polri biang dari ketidakstabililan keamanan dan sosial di Kabupaten Nduga.
Maka dia meminta Presiden Jokowi segera menarik pasukan dari sana.
"TNI dan Polri adalah aktor utama ketidakstabilan daerah yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga," kata Theo Hesegem dalam paparan pelanggaran HAM di Nduga di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, hari ini, Rabu, 14 Agustus 2019.
Korban kekerasan pasca-operasi keamanan di Kabupaten Nduga, Papua mencapai 182 orang sejak Desember 2018 hingga Juli 2019. Operasi keamanan dipicu penyerangan terhadap para pekerja proyek infrastruktur sehingga 31 pekerja tewas.
Menurut Theo, korban meninggal disebabkan tembakan aparat TNI dan Polri, kekerasan fisik seperti pemukulan dan perampasan, sakit, dan melahirkan di pengungsian dan hutan.
Para pengungsi Nduga yang jumlahnya puluhan ribu orang juga terkena penyakit. Berdasarkan catatan tim kesehatan GKID Klasis Port Numbay, penyakit yang diidap adalah infeksi saluran pernapasan, anemia, mialgia, diare, dan disentri.
Menurut laporan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, 184 korban meninggal terdiri dari 69 pria dewasa, 21 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Juga menewaskan 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 17 bayi laki laki, dan 8 bayi perempuan.
Jika ditotal, korban meninggal di Nduga didominasi perempuan dan anak sebanyak 113 orang.
HALIDA BUNGA
