TEMPO.CO, Jakarta - Korban kekerasan pasca-operasi keamanan di Kabupaten Nduga, Papua mencapai 182 orang. Angka itu diungkap Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua yang melakukan verifikasi sejak Desember 2018 hingga Juli 2019.
"Korban jiwa yang terus bertambah kami melihat tak ada untungnya. Justru korban akan terus berjatuhan dan berdampak merugikan masyarakat sipil, yang sebenarnya tidak tahu masalah apa-apa, ikut menjadi korban," kata Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2019.
Menurut laporan, 182 korban meninggal itu terdiri dari 69 laki-laki dewasa, 21 perempuan dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan.
Bahkan konflik ini juga menewaskan 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 17 bayi laki laki, dan 8 bayi perempuan. Jika ditotal, korban meninggal dunia didominasi perempuan dan anak sebanyak 113 orang.
Theo mengatakan, korban meninggal dunia disebabkan oleh tembakan oleh aparat TNI/Polri, kekerasan fisik seperti pemukulan dan perampasan, sakit, dan akibat melahirkan di pengungsian dan hutan.
"Kami telah paparkan nama seluruh korban kekerasan dan pengungsi kasus Nduga secara rinci di depan seluruh pendeta dan masyarakat pengungsi. Benar bahwa memang mereka ada yang ditembak di hutan dan beberapa kabupaten lain," kata Theo.
Selain korban meninggal, Theo juga menjelaskan tim investigasi mendata ada puluhan ribu pengungsi akibat operasi aparat yang mengejar kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogeya. Antara lain, 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 Distrik Mugi, 5.056 Distrik Jigi, 5.021 Distrik Yal, dan 3.775 Distrik Mbulmu Yalma.
"Selain itu juga 4.238 di Distrik Kagayem, 2.982 Nirkuri, 4.001 Inikgal, 2.021 Mbua, dan 1.704 di Dal," kata Theo.
Untuk itu, Theo yang juga didampingi Pdt. Esmon Walilo, Kordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya dan Pater Jhon Jongga, Direktur Yayasan Teratai Hati Papua dalam memaparkan hasil laporannya menegaskan masalah ini harus diselesaikan secara serius.
"Kalau ada korban berarti saya pikir semua pihak harus duduk dan diskusi kenapa ini bisa terjadi. Yang terjadi di Nduga, dengan penyerangan itu bukan penyelesaian masalah. Tapi masalahnya tambah rumit. Serangan balik itu pasti banyak korban," katanya.
Theo juga menegaskan kembali pihaknya meminta pemerintah untuk menarik mundur aparat TNI dan Polri dari Nduga lantaran keberadaan aparat menimbulkan keresahan. Namun, Markas Besar Polri kemarin mengatakan hingga saat ini TNI - Polri masih akan tetap menggelar operasi pengamanan di Nduga, Papua.
"Polri bersama TNI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat di Nduga. Polri juga akan tetap melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 5 Agustus 2019.
