TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali mengusulkan agar musyawarah nasional partai beringin digelar sebelum Oktober mendatang.
Dia berpendapat forum tertinggi partai itu perlu digelar secepatnya untuk keperluan konfigurasi di kabinet dan parlemen, dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Pandangan saya sebaiknya memang partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (munas, muktamar atau kongres) itu sebelum Oktober agar Presiden ataupun partai-partai politik tidak 'deal' dua kali dalam hal penyusunan kabinet," kata Bamsoet lewat keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2019.
Selain itu, Bamsoet menilai munas juga mesti segera digelar untuk kepentingan penyusunan koalisi di pemilihan kepala daerah 2020. Dia merujuk keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar Kongres V pada pekan lalu, serta rencana Partai Kebangkitan Bangsa menghelat muktamar pekan depan.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, dua partai itu telah membantu meringankan beban Jokowi. Presiden, kata dia, tak akan dipusingkan dengan pergantian kepemimpinan partai pendukungnya di awal pemerintahan jilid dua nanti.
"Pergantian kepemimpinan juga berarti berganti kebijakan jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru," kata dia.
Usulan ini berbeda dengan yang disampaikan Bamsoet sebelumnya. Dalam deklarasi pencalonannya sebagai calon ketua umum 18 Juli lalu, Bamsoet mengusulkan agar munas digelar setelah pelantikan presiden dan kabinet. Dia mengaku ingin menjaga kondisi menjelang pelantikan presiden dan kabinet, sekaligus menampik tudingan bahwa kubunya mengincar jabatan.
"Agar tidak ada tudingan bagi kami, bahwa kami mengincar posisi-posisi penting karena merebut partai sebelum pengisian jabatan-jabatan itu," kata Bamsoet di The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Meski begitu, Bamsoet mengklaim pertemuannya kemarin dengan Jokowi tak membahas ihwal dukungan atau restu untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Bamsoet mengaku kedatangannya ke Istana Negara demi meminta Jokowi menjadi saksi nikah putranya dan tidak membicarakan partai.
Bamsoet mengklaim pertemuan itu tidak membicarakan masalah Golkar. Menurut dia, Jokowi menyerahkan sepenuhnya soal munas ke mekanisme partai. "Tidak ada dukung-mendukung dan tidak ada restu-restuan. Di mata beliau saya dan Airlangga sama," kata dia.