INFO NASIONAL — Kawasan Industri perlu tersambung lancar dengan inputnya karena kita ingin Sumatera melakukan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Sumatera kaya sumber daya alam, tetapi Sumatera harus bisa mengkapitalisasi nilai tambah di Sumatera sendiri. Kalau punya sawit maka harus menjadi pengekspor nilai tambah sawit. Nilai tambah juga harus diciptakan di tempat di mana sumber daya alam itu berada. Oleh karena itu, jalan tol menjadi koridor kawasan industri.
Infrastruktur yang dibangun di wilayah Sumatera harus yang bisa mengembangkan perekonomian di sekitar pembangunan infrastruktur tersebut. Di Sumatera sedang dibangun Jalan Tol Lintas Sumatera. Jalan tol tersebut dibangun dengan harapan ekonomi di wilayah Sumatera dapat berkali-kali lipat. Diharapkan jalan tol tersebut dapat menghubungkan simpul-simpul di Sumatera. Misalnya, Kawasan Industri Sei Mangke didesain sebagai pusat pengembangan industri turunan kelapa sawit.
"Begitu ada jalan tol, kawasan industrinya masuk. Pada 2024, Jalan Tol Lintas Sumatera diharapkan sudah tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Untuk itu, kami mengundang seluruh Gubernur Sumatera agar memiliki tekad yang sama. Jadi, yang nanti menikmati nilai tambah dari sawit harus Sumatera itu sendiri, apakah Riau, Sumatera Utara, ataupun Sumatera Selatan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, pada Selasa, 13 Agustus 2019.
Menteri Bambang menjelaskan bahwa pembangunan wilayah Sumatera akan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mempunyai magnitude ekonomi memadai dengan orientasi daya saing nasional dan internasional serta pengembangan hub internasional sebagai outlet di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tujuh strategi utama.
Pertama, mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi, dan hilirisasi komoditas unggulan yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi. Kedua, mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi lokal. Ketiga, memperkuat ketahanan bencana pantai barat Sumatera. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah.
Baca Juga:
Kelima, pembangunan jaringan jalan Tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jalan non-tol. Keenam, memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur wilayah Sumatera. Ketujuh, mengendalikan alih fungsi lahan dan mencegah pembakaran lahan gambut.
Selanjutnya, prioritas pengembangan Sumatera diarahkan pada pengembangan kawasan Metropolitan Medan dan Metropolitan Palembang.
Beberapa isu mendasar Sumatera yang masih perlu ditangani dengan lebih serius adalah belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, belum terwujudnya Commodities Trading House terintegrasi, belum stabilnya harga komoditas karet dan sawit yang diikuti turunnya kualitas produk, kurang kompetitifnya harga gas untuk industri sehingga menghambat laju produktivitas industri terutama di Sumatera Utara.
Selain itu, masih tingginya ketimpangan pembangunan di Sumatera bagian barat dan tingkat kemiskinan di Sumatera bagian utara, belum terwujudnya konektivitas intrawilayah dan hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan dan jasa, belum berkembangnya dengan baik potensi kawasan pariwisata berbasis ekonomi lokal, tingginya potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan mitigasi dan adaptasi, masih terdapatnya praktik illegal fishing, human trafficking, dan narkoba terutama di perbatasan, serta masih rendahnya capaian akses layanan dasar perumahan dan permukiman.
Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial kota atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan, belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan, degradasi lingkungan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pembukaan lahan hutan secara ilegal, pembakaran lahan gambut, serta masih perlunya peningkatan pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
Pulau Sumatera juga dihadapkan pada isu alih fungsi hutan gambut yang tinggi, yaitu mencapai lebih dari 20 persen. Untuk itu, sejak 2015 Pulau Sumatera telah memberlakukan moratorium lahan gambut. Permasalahan lainnya terkait lingkungan hidup adalah isu laju deforestasi yang tinggi yang diakibatkan oleh adanya kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk sawit yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional.
Kota Medan menjadi lokasi ketiga dari rangkaian penyelenggaraan konsultasi se-Sumatera setelah Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi, yang akan dilanjutkan dengan konsultasi regional tiga pulau besar lainnnya, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
“Konsultasi Regional Wilayah Sumatera ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom up, khususnya elemen masyarakat di daerah, yang di antaranya meliputi unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, serta OMS,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan provinsi lain dapat berjalan bersama-sama, saling bersinergi dan senantiasa dapat menyejahterakan masyarakat di daerah, serta dapat mewujudkan komitmen untuk dapat membangun desa dan memajukan kota serta negara.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Thohir, mengajak peserta Konsultasi Regional Sumatera untuk bersungguh-sungguh memberikan masukan dalam konsultasi regional ini. “RPJMN 2020-2024 merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Pemerintah harus dapat meningkatkan perbaikan pelayanan dasar serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi. Kami berharap pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia, serta diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Hafizh.
Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.
RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan gini ratio mencapai 0,370-0,374 persen.
Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 disusun bersama dengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Beberapa Major Projects ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting pada anak, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi industri 4.0, serta pengembangan wilayah Metropolitan Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.
Selain efisiensi regulasi dan institusi, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan. Pertama, memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas. Kedua, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan, dan meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat. Ketiga, memperkuat pengendalian program. (*)
