TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan gagasan untuk membuat Kementerian Kebudayaan memang diperlukan.
"Melihat begitu banyaknya urusan kebudayaan dan tersebar di sekurangnya 18 kementerian lembaga, memang perlu ada mekanisme koordinasi yang efektif," kata Hilmar kepada Tempo di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2019.
Hilmar mengatakan, posisinya sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan terasa tak lincah lantaran mesti banyak menunggu proses birokrasi untuk mengambil suatu tindakan dan kebijakan. Sedangkan, Hilmar mengatakan di lapangan banyak sekali terjadi temuan yang mesti cepat direspons.
Lebih lanjut dia menilai jika kebudayaan dijadikan kementerian yang berbeda, akan lebih efektif untuk menyelenggarakan koordinasi tersebut. "Sekarang ya memang banyak keterbatasan ya," katanya.
Meski begitu, Hilmar Farid menekankan, poin yang paling penting bukan tentang kementerian baru atau tidak. Namun lebih kepada kelembagaan yang efektif untuk menjalankan amanat konstitusi UU pasal 32 ayat 1, UU no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, serta UU no.5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. "Itu poin paling penting," katanya.
