Kata Bamsoet, Jokowi Tak Ingin Restu-Restuan soal Ketum Golkar

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Istimewa.

    Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019. Bamsoet membantah kunjungan itu dalan rangka sowan dalam rangka pencalonan dirinya sebagai calon ketua umum Golkar.

    "Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan, karena saya menganggap Pak Jokowi kepala negara," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat ditemui usai pertemuan itu.

    Bamsoet akan bersaing dengan calon ketua umum inkumben Airlangga Hartarto, dalam perebutan kursi nomor satu di Golkar itu. Bamsoet mengatakan Jokowi tak akan memberi dukungan ke salah satu pihak. Sebagai negarawan, kata Bamsoet, Jokowi tidak ingin masuk ke urusan partai.

    "Yang diinginkan beliau, siapapun, di partai manapun, yang akan berkompetisi, beliau mempersilakan yang penting berlangsung secara demokrasi," kata Bamsoet.

    Tak hanya itu, Bamsoet juga mengatakan Jokowi memberi pesan terkait urusan pemilihan Ketum Golkar yang segera datang itu. "Pesan beliau yang lalu jangan sampai terpecah," kata Bamsoet.

    Ini bukan kali pertama Bamsoet menyambangi Istana secara khusus. Dalam pertemuan terakhir, Bamsoet memang khsusus membahas urusan Golkar. Namun dalam pertemuan ini, Bamsoet mengaku tujuan utamanya adalah mengantarkan undangan untuk Jokowi agar menjadi saksi bagi pernikahan anaknya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.