Bappenas Nilai Program Menteri Pertanian Memacu Pertumbuhan Daerah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    INFO NASIONAL — Hasil riset Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru-baru ini menyebutkan program Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah. Riset Bappenas menyoroti efektivitas belanja barang kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Peningkatan pada belanja barang di kementerian pertanian dinilai memiliki elastisitas atau daya dongkrak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimbang belanja modal.

    "Belanja barang yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Menteri Amran, merupakan contoh salah satu belanja barang produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi di daerah adalah belanja alat mesin pertanian dan input produksi," kata Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo.

    Menurut Boediastoeti Ontowirjo, setiap peningkatan satu persen belanja alsintan, akan mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di daerah. "Saya kira, dalam perencanaan ke depan, belanja barang yang produktif dapat menjadi terobosan untuk diterapkan pada banyak kementerian lainnya," katanya. Dengan demikian, belanja kementerian bisa lebih berkualitas.

    Riset Bappenas meneliti peningkatan alokasi anggaran pada 2016 hingga 2017, disebutkan belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi Rp 39,1 triliun, belanja barang sebesar Rp 31,8 triliun, dan belanja pegawai Rp 7,5 triliun. Namun, komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah belanja barang.

    Belanja barang mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,08 persen, sementara belanja modal hanya mendorong 0,03 persen dan belanja pegawai hanya 0,01 persen. "Masalahnya, belum semua belanja barang dari pemerintah ini menjadi belanja barang yang produktif," katanya.

    Beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut mengapresiasi upaya Kementan dalam memacu produksi nasional. Bahkan, capaian itu mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan. "Karena itu, program yang ada harus didukung dan dibuat secara berkelanjutan. Saya melihat banyak sekali capaian pembangunan pertanian yang dilakukan Kementan selama empat setengah tahun terakhir," ujar Bambang.

    Kepala Bappenas mengatakan, capaian itu di antaranya berhasil melakukan pencetakan lahan baru, penambahan lahan pertanian produktif, peningkatan produksi produk pertanian, dan pemanfaatan mekanisasi yang terus dijalankan. Oleh karena itu, Bappenas akan mempererat kerja sama dan sinergitas berkelanjutan dengan kementerian pertanian. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor bahan mentah maupun olahan makanan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengatakan pembangunan pertanian merupakan arahan langsung Presiden Jokowi-Jusuf Kalla. "Capaian ini juga sudah berdasarkan validasi BPS dan BKPM. Kemudian kami juga berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen. Dan, ini adalah sejarah terbaik bangsa kita," katanya.

    Di samping itu, Amran juga menyampaikan tingkat kemiskinan pedesaan terus menurun menjadi 13,2 persen di 2018. Nilai Tukar Petani NTP dan nilai usaha tingkat petani NTUP naik menjadi 0,42 persen dan 5,45 persen pada 2018. "NTP dan NTUP meningkat merupakan bukti meningkatnya kesejahteraan petani. Kemudian terkait ekspor, volumenya naik, PDB pertanian juga meningkat dan nilai investasi kita naik hingga 110 persen," ujarnya.

    Beberapa program Kementan yang sudah berjalan baik, yakni program Bekerja, Serasi, Siwab, Rain Harvesting System, Belgian Blue, Integrasi Jagung Sawit, Integrasi Sapi Sawit, dan penggunaan Biodiesel B100 berbahan dasar sawit. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.