Tjahjo Kumolo Jelaskan Pentingnya GBHN

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi rumah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 5 Juni 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan mendukung munculnya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Pokok-pokok Haluan Negara.

    Menurut diam GBHN adalah bentuk perencanaan jangka panjang dalam pembangunan Indonesia.

    "Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 12 Agustus 2019.

    Tjahjo menerangkan negara harus mempunyai perencanaan jangka panjang. Selama ini rencana pembangunan hanya 5 hingga 10 tahun mengikuti masa jabatan presiden. Rencana pembangunan itu didasarkan pada janji kampanye.

    Kader PDIP ini juga menegaskan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025.

    Menurut dia, GBHN versi baru tak akan menghalangi program kerja presiden terpilih. Bahkan, keduanya bisa berjalan secara bersama-sama. 

    Tjahjo Kumolo tak menjelaskan detil seperti apa GBHN versi baru yang berbeda dengan seperti era Orde Baru (Orba).

    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah merampungkan rumusan GBHN yang akan dihidupkan lagi yang tertuang dalam "Pokok-pokok Haluan Negara" setebal 140 halaman. PDIP menyokong ide pelaksanaan Haluan Negara.

    Terdiri dari tujuh bab, Haluan Negara atau GBHN versi baru antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan, serta keamanan.

    EGI ADYATAMA | BUDIARTI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.