Bekas Mendagri Serukan Bahaya Laten Komunis, Apa Lagi Itu?

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Koalisi Umat Madani (KUM) Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid di Jakarta Timur, 30 Juni 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ketua Koalisi Umat Madani (KUM) Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid di Jakarta Timur, 30 Juni 2018. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Dalam acara silaturahmi dan dialog yang diadakan Kementerian Pertahanan dan Forum Rekat hari ini, Senin, 12 Agustus 2019, muncul mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syarwan Hamid berbicara tentang komunis dan komunisme.

    Mendagri Kabinet Reformasi era Presiden BJ Habibie atau pasca Orba tersebut mengungkapkan mengenai bahaya laten komunisme di masyarakat.

    "Secara faktual yang ingin membangkitan komunisme itu masih ada," ujar Syarwan dalam acara bertema "Pancasila Perekat Kita, Satu Nusa Satu Bangsa" itu di Hotel Grand Sahid Jaya.

    Menurut dia, anggapan bahwa PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah masa lalu itu keliru. Komunisme dianggapnya masih ada hingga kini dan menjadi ancaman bagi Dasar Negara RI, Pancasila. Dia menyebut bahaya tersembunyi tersebut sebagai bahaya laten.

    Syarwan menjabat Wakil Ketua DPR/MPR pada 1997-1998. Dia lantas didapuk menjadi Mendagri oleh Presiden BJ Habibie pada 23 Mei 1998-27 September 1999.

    Dia menilai faham komunisme menjadi tantangan bagi Pancasila, selain radikalisme dan terorisme.

    Acara diskusi yang menyentil komunis tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama, antara lain Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Rachmawati Soekarnoputri, Salahuddin Wahid (Gus Solah), Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Dede Yusuf, Habib Umar Al Hamid, Aminudin, serta Haikal Hassan.

    AULIA ZITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.