Ingin Awasi Netflix - YouTube, Pegiat Penyiaran: KPI Salah Arah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat penyiaran mengkritik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berniat mengawasi kanal media digital seperti Netflix, Facebook, dan YouTube.

    Pegiat Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran Muhammad Heychael menilai keinginan itu salah kaprah. "Yang paling utama adalah KPI salah kaprah. Itu melampaui kewenangan dia," kata Heychael kepada Tempo, Senin, 12 Agustus 2019.

    Heychael menuturkan, kewenangan KPI adalah mengawasi media penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi publik, yakni televisi dan radio. Konten-konten media digital tak termasuk dalam cakupan kewenangan pengawasan KPI.

    Heychael mengatakan dalam revisi Undang-undang Penyiaran yang dibahas di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat memang ada ketentuan ihwal digitalisasi. Namun yang dimaksud digitalisasi ialah alih teknologi dari analog ke digital. Dia menduga, hal inilah yang malah disalahpahami Komisi Penyiaran.

    "Ini disalahpahami, bahwa mereka punya wewenang di ranah digital. Bukan, itu soal alih teknologi penyiarannya. Saya kira ini masalahnya ketidakpahaman," kata mantan Direktur Remotivi ini.

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif South East Asia Freedom for Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto. Damar menyebut KPI telah salah arah. Mandat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, kata Damar, tugas dan kewenangan KPI ialah menyangkut penyiaran.

    Menurut Damar, sebagai lembaga yang mengurusi penyiaran, mestinya bisa membedakan mana yang ranah penyiaran dan mana yang ranah digital. "Ranah broadcast berciri memancarkan siaran memakai frekuensi, sedang ranah broadband memakai bandwith di internet," kata Damar melalui keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2019.

    Damar menjelaskan, broadcast seperti TV Satelit (free to air) dan TV berbayar. Sedangkan di broadband berbeda misalnya IPTV dan OTT Streaming. "Youtube dan Facebook masuk dalam OTT streaming dan Netflix masuk kategori yg berbeda lagi, yaitu SVOD," kata dia.

    Damar pun menyebut Komisi Penyiaran terburu-buru sehingga keliru menerjemahkan makna digitalisasi yang dimaksud dalam rancangan UU Penyiaran. Dia menjelaskan, inti digitalisasi ialah proses transisi sistem penyiaran dari transmisi analog pindah ke transmisi digital yang lebih efektif dan memunculkan bonus digitalisasi.

    Di sinilah, kata dia, peran komisi penyiaran dibutuhkan untuk mengelola kelebihan frekuensi yang bisa diperuntukkan bagi masyarakat luas. "Bukan memasukkan media digital dalam penyiaran," ucapnya.

    Ketua KPI Agung Suprio sebelumnya mengatakan lembaganya segera mengupayakan aturan yang nantinya menjadi dasar hukum untuk pengawasan konten digital dari media seperti YouTube, Facebook, Netflix dan media sejenis. "Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran," kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio seusai pengukuhan komisioner periode 2019-2022 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.