TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri meminta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatang bisa mengembalikan UUD 45 yang asli. "Menurut saya goal besar yang harus dilakukan Ketua MPR nanti adalah kembali ke UUD 45. Fungsi MPR apa, kembali seperti dulu," kata Rachmawati di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
Rachmawati mengatakan, kriteria MPR secara normatif harus jujur dan adil. Namun, kriteria terpenting adalah mengetahui visi dan misi negara ke depan, juga posisi MPR. Sehingga, ia mengatakan MPR harus kembali ke UUD 45 sesuai amanat proklamasi dulu.
Menurut Rachmawati, tugas, pokok, dan fungsi MPR saat ini tidak jelas. Ia mengibaratkan MPR sebagai macan ompong karena tidak bisa membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan ketetapan sendiri. Untuk mengaktifkan kembali GBHN pun, kata Rachmawati, tidak bisa dilakukan secara parsial melalui amandemen kelima.
"Karena kalau kita hanya mengaktifkan GBHN, sekarang pun sama saja dengan amandemen keempat ini sekarang, nanti ada amandemen kelima. Tidak akan membantu masalah ketatanegaraan kita ke depan," ujar dia.
Perebutan kursi Ketua MPR memanas seiring dengan agenda amandemen UUD 1945 yang sedang dibahas. Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya akan mengajukan calon ketua sendiri jika partai lain tak menyepakati agenda amandemen.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pembahasan kursi ketua MPR terus berproses. Urusan kursi ketua MPR akan dibicarakan dan disepakati partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Partai Gerindra juga berharap mendapatkan posisi ketua MPR. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon beralasan partainya merupakan pemenang kedua di Pileg 2019 dari segi hasil perolehan suara.
