Gubernur Kalbar Panggil 94 Perusahaan Terindikasi Karhutla

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas pemadam kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu, 28 Juli 2019. Upaya Satgas Karhutla Riau untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa optimal akibat angin kencang dan cuaca kering yang mengakibatkan sumber air mengering. ANTARA

    Sejumlah petugas pemadam kebakaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu, 28 Juli 2019. Upaya Satgas Karhutla Riau untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan tidak bisa optimal akibat angin kencang dan cuaca kering yang mengakibatkan sumber air mengering. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Direktorat Jenderal Penegakam Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat kordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mereka memanggil 94 perusahaan di Kalimantan Barat yang terindikasi membakar lahan di kawasan konsesi mereka.

    Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah bupati atau wakil bupati dari beberapa daerah yang terdapat hotspot (titik panas) didampingi sejumlah kepala dinas dan BPBD dari daerahnya masing-masing.

    "Ke-94 perusahaan ini terdiri dari 56 perkebunan, 38 Hutan Tanam Industri. Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola terdapat titik api," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin, 12 Agustus 2019.

    Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari maraknya pembakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.

    Dia mengatakan, akan meminta penanggung jawab perusahaan yang datang agar perusahaan yang terindikasi membakar lahan bisa mengambil tindakan setelah pertemuan tersebut.

    "Kalau yang datang sekelas staf, akan kami suruh pulang. kami mau ini cepat diatasi, makanya, sekelas manager atau pegawai yang bisa mengambil kebijakan yang akan kami panggil," kata dia.

    Dalam pemanggilan tersebut, katanya, Pemprov Kalbar akan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya. "Jika mereka ingin mengklarifikasi, kami berikan kesempatan untuk membela diri, karena kami sudah mendapatkan titik koordinat titip api dari pantauan Lapan dan titik panas itu terindikasi berada di sekitar sejumlah perusahaan," katanya.

    Dia menyatakan, akan tegas terhadap aturan. Jika memang terbukti lahan itu sengaja dibakar, pemerintah akan membekukan izin perusahaan. Menurut Sutarmidji, jika karhutla terjadi dalam radius 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memadamkan apinya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.