PDIP Bangun Komunikasi dengan Partai di MPR yang Pro Amandemen

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat sambutan pada acara Halal Bi Halal Alumni Kelompok Cipayung di Jakarta pada Sabtu, 22 Juni 2019. (Dok. MPR RI)

    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat sambutan pada acara Halal Bi Halal Alumni Kelompok Cipayung di Jakarta pada Sabtu, 22 Juni 2019. (Dok. MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan PDIP hanya akan bekerjasama dengan partai yang menyepakati amandemen terbatas UUD 1945 ketika mengajukan paket MPR periode 2019-2024.

    "Kami akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari koalisi pengusung Jokowi atau bersama-sama dengan partai nonkoalisi yang sepakat amandemen terbatas UUD 1945," ujar politikus PDIP itu di Bali pada Ahad, 11 Agustus 2019.

    Mengenai siapa ketua atau wakil, kata Basarah, nanti akan disepakati bersama oleh Ketua Umum Partai koalisi dan dengan persetujuan Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Syaratnya, calon yang disepakati maju harus mendukung agenda amandemen UUD 1945.

    PDIP juga merangkul Partai Gerindra untuk mendukung amandemen yang menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut pengurus partai dari PDIP dan Gerindra, soal GBHN itu juga dibicarakan dalam pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto di Teuku Umar pada 24 Juli lalu.

    Dalam pertemuan itu, terjadi diskusi tentang perlunya amendemen konstitusi. Terutama untuk mencegah membesarnya gerakan Islam kanan dan radikalisme yang bertujuan mengubah dasar negara.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir dalam pertemuan di Teuku Umar itu mengaku belum mengetahui ihwal adanya pembahasan tersebut. "Aku belum tanyakan ke ibu kalau itu. Kan ada pertemuan empat mata. Aku juga belum sempat nanya karena persiapan kongres kan," ujar Hasto saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 10 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    17 Perintah Joe Biden di Hari Pertama Sebagai Presiden

    Beberapa jam usai dilantik sebagai Presiden Amerika, Joe Biden mengeluarkan 17 perintah eksekutif. Sebagian menganulir kebijakan Donald Trump.