TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kongres V PDIP memutuskan untuk menyerahkan rancangan struktur kabinet kepada Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi.
"Kami memberikan ruang kepada presiden, yang penting agenda strategis sesuai seperti yang dijabarkan partai. Presiden punya ruang merancang struktur, namun dalam seluruh program politiknya diharapkan memberikan muatan ideologis dalam pelaksanaan nawacita," kata Hasto kepada Tempo di Jimbaran, Bali pada Sabtu malam, 11 Agustus 2019.
Sebelumnya, Hasto menyebut struktur DPP PDIP akan menyesuaikan nomenklatur kabinet. Dalam struktur baru PDIP yang sekarang, tetap terdiri 27 personel. Namun, nama sejumlah struktur berubah, ada yang diperluas dan ada yang berganti nama.
Salah satunya adalah Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dulu dijabat Andreas Hugo Pareira. Kini, struktur itu berubah nama menjadi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat Tri Rismaharini.
Ketika ditanya apakah artinya PDIP mengusulkan penghapusan Kemenko PMK yang kini dijabat Puan Maharani, Hasto menjawab bahwa partainya hanya menyesuaikan.
"Bidang pembangunan manusia diangkat lebih luas dan lebih strategis, ini yang akan diurus Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga, enggak ada struktur yang dihapus, hanya menyesuaikan nomenklatur," ujar Hasto.
Hasto menuturkan, PDIP hanya merekomendasikan konsep besar untuk kabinet Jokowi - Ma'ruf mendatang, yakni konsep Trisakti. Konsep yang dimaksud yakni bangsa Indonesia harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi seperti keuangan, pangan, air, serta pertahanan dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
"Kami meneguhkan Trisakti, sama juga desain kabinet yang kami harapkan seperti itu. Kalau struktur kabinet hak presiden, tapi roh, konten, filosofi, dan agenda strategisnya, partai memberikan kebijakan," ujar Hasto Kristiyanto.
