Pimpinan MPR Jelaskan Amandemen Terbatas UUD 1945 Kongres V PDIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, 10 Juli 2019. (Dok. MPR)

    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka 60 Tahun Peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diselenggarakan Forum Musyawarah Kebangsaan Gerakan Pemantapan Pancasila di Jakarta, 10 Juli 2019. (Dok. MPR)

    Kepada Tempo, Wakil Ketua MPR RI asal PDIP, Ahmad Basarah merinci detail amandemen UUD 1945 usulan PDIP. Konsep awal PDIP, kata Basarah, haluan negara yang diusulkan bukan hanya soal pembangunan nasional oleh eksekutif atau pemerintah tetapi juga menghadirkan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD.

    Usulan menghidupkan kembali GBHN ini, menurut Basarah, muncul dari evaluasi
    pembangunan nasional era reformasi. Di mana pembangunan bersumber dari visi dan misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden terpilih, yang kemudian ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

    Dalam UU tersebut, ada arahan mengenai rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Namun, PDIP mengkritik tidak adanya satu pasal pun dalam UU tersebut yang memberikan sanksi jika ada visi-misi dan program capres-cawapres yang bertentangan atau menegasi konsep pembangunan jangka panjang. Untuk itu, PDIP menilai, GBHN penting untuk dihidupkan kembali.

    Namun, untuk mengembalikan GBHN ini diperlukan penguatan fungsi MPR. Untuk itu, Basarah menyebut akan ada usulan untuk penataan kewenangan serta fungsi lembaga MPR, karena yang akan di atur dalam GBHN adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD. Maka, harus ada lembaga yang menjadi pemandu pelaksanaan haluan negara tersebut.

    "Oleh karena itu, diperlukan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara berupa wewenang untuk membuat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar atau mengatur lembaga-lembaga negara lainnya," ujar Basarah kepada Tempo, Jumat, 9 Agustus 2019.

    Basarah menjelaskan, usulan menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara, tidak sama dengan MPR pada era orde baru yang menempatkan presiden sebagai mandataris MPR. Karena pada waktu itu, Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR.

    "Presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat, tapi dalam menyusun visi-misi serta program pembangunan lima tahunan, harus bersumber dan menindaklanjuti haluan pembangunan nasional yang blue print-nya sudah ditetapkan oleh MPR," ujar Basarah.

    Sehingga jika amandemen terbatas disepakati, kata dia, akan terjamin harmoni, kontinuitas dan kepastian pembangunan nasional secara terencana dan terukur. "Tidak seperti praktek sekarang ini, ganti presiden, ganti gubernur, bupati dan walikota maka berganti visi-misi dan program-programnya sesuai selera pemimpinnya masing-masing," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.