Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konsep GBHN Versi PDIP, Kombinasi Era Soekarno dan Soeharto

Reporter

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) bersiap melantik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri), Ketua DPP PDIP bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo (kedua kiri), Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani (kanan) dan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya saat penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019. ANTARA
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) bersiap melantik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri), Ketua DPP PDIP bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Prananda Prabowo (kedua kiri), Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani (kanan) dan sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya saat penutupan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Bali - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keukeuh mengusulkan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di periode kepengurusan parlemen mendatang. Usulan tersebut ditegaskan dalam sidang paripurna VI Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019. Konsep yang diajukan merupakan kombinasi dari GBHN era Presiden Soekarno dan Soeharto.

"PDIP mengusulkan kelanjutan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan demi menjamin kesinambungan pembangunan nasional," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membacakan hasil rekomendasi kongres di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019.

Kepada Tempo, Wakil Ketua MPR RI asal PDIP, Ahmad Basarah merinci konsep haluan negara yang diusulkan PDIP bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif atau pemerintah semata, tetapi juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD.

"Usulan kami mengombinasikan konsep pembangunan nasional seperti yang dilakukan pada era Presiden Soekarno dan juga pola GBHN pola era Presiden Soeharto dulu," ujar Basarah kepada Tempo, Jumat, 9 Agustus 2019.

Konsep era Soekarno, yakni ada Haluan Pokok Lembaga-Lembaga Negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945. Sementara Haluan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang pada era Presiden Soekarno, direncanakan bertahap setiap delapan tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk mengembalikan GBHN ini diperlukan penguatan fungsi MPR. Basarah menyebut akan ada usulan untuk penataan kewenangan serta fungsi lembaga MPR sebab yang akan di atur dalam GBHN adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan UUD. Untuk itu, MPR tengah membahas kajian draft amandemen terbatas UUD 1945.

Kalau kemudian UUD itu berhasil di amandemen, khususnya pasal mengenai eksistensi, wewenang dan kedudukan MPR, kata Basarah, MPR kembali bisa menetapkan GBHN.

Mengenai substansi GBHN dan PNSB tersebut, menurut dia, saat penyusunannya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Bappenas dan Badan Riset Nasional yang akan rencananya akan dibentuk oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bangsa juga akan dilibatkan dalam pembahasannya secara terbuka.

"Artinya, MPR akan mendengarkan dan menerima masukan dari berbagai kalangan ketika akan menyusun dan menetapkan haluan negara tersebut. Dengan demikian, naskah GBHN dan PNSB tersebut sudah merupakan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia yang akan ditetapkan oleh MPR".

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

37 menit lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

1 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

2 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

4 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

8 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

1 hari lalu

Letjen Soeharto (kiri), Soekarno, Sultang Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik pada rapat Kabinet Ampera1, 25 Juli 1966. Dok. Rusdi Husein
Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

Naiknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno berawal dari kemelut politik yang rumit pasca peristiwa G30S


Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

1 hari lalu

Sukarno dan Soeharto
Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

Kudera merangkak disebut sebagai kudeta yang dilakukan Soeharto kepada Sukarno, apa itu?