7. Hak-hak Tanah Masyarakat Adat
Terkait masih banyaknya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat, HRW mendesak Jokowi mengeluarkan aturan yang menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat. Pemerintah juga didesak menyelesaikan klaim tumpang tindih lahan antara perusahaan sumber daya alam dan masyarakat adat dengan cara memperluas mandat dan dukungan jelas terkait inisiatif satu peta.
Selain itu, HRW menyarankan agar pemerintah mendorong disahkannya RUU Masyarakat Adat pada tahun ini.
8. Hak-hak Penyandang Disabilitas
HRW mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang dianggap mengambil beberapa langkah penting mengakhiri praktik pemasungan orang dengan kondisi kesehatan mental. Namun banyak orang tetap terkurung dalam institusi rumah sakit, bukannya hidup di tengah masyarakat.
HRW pun mendesak pemerintahan Jokowi membuat kebijakan deinstitusionalisasi bagi para penyandang disabilitas psikososial. Nilai-nilai kesetaraan, kemandirian, dan inklusi juga harus ada bagi para penyandang disabilitas.
9. Perserikatan Bangsa-bangsa
Menurut HRW, Indonesia juga harus memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi dan mempromosikan HAM di seluruh dunia. Salah satu yang perlu disorot ialah situasi HAM di Xinjiang, Cina, di mana sekitar satu juta Muslim Uighur dan Turk ditahan secara sewenang-wenang.
HRW merekomendasikan pemerintahan Jokowi untuk memastikan posisi Indonesia di Dewan Keamanan dan badan PBB lainnya mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan, serta bekerja sama dengan prosedur khusus PBB.
BUDIARTI UTAMI PUTRI