TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaskan rencananya menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di wilayahnya mulai tahun depan.
“Insya Allah, kalau tidak ada halangan, SPP SMA dan SMK akan digratiskan oleh pemerintah provinsi,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 8 Agustus 2019, seusai melepas perwakilan Jawa Barat di Ajang Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional 2019.
Menurut Ridwan Kamil, menggratiskan SPP tersebut bagian dari fokus pemerintah daerah meningkatkan SDM Jawa Barat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan SPP gratis untuk SMA/SMK swasta dari pemerintah daerah hanya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Berdasarkan data di situs Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, jumlah siswa SMA baik negeri dan swasta di Jawa Barat 704.565 orang, sedangkan siswa SMK 1.075.411 orang. Jumlah siswanya terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Di peringkat dua Jawa Timur dengan jumlah siswa SMA 532.993 orang dan siswa SMK 738.313 orang.
Rencana SPP gratis tersebut pernah diungkapkan Gubernur Ridwan Kamil sebelumnya. “Sedang diwacanakan. Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan dan Dewan menyetujui,” kata dia, Selasa, 18 Juni 2019.
Adapun dana daerah yang dibutuhkan tiap tahunnya hampir Rp 2 triliun. "Berat."
Dia menuturkan anggaran pendidikan itu akan diambil dari penghematan penggunan APBD Jawa Barat. Namun, Ridwan Kamil menyatakan belum bisa merinci pos mana yang akan dihemat agar program lainnya tetap bisa dilaksanakan. “Doakan. Niatnya sudah ada,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menerangkan timnya masih menghitung kebutuhan dana untuk program gratis SPP bagi siswa SMA/SMK negeri. Pendanaannya dengan membagi sekolah sedikitnya dalam tiga kluster yang mengacu rombongan belajar (rombel) atau jumlah siswa tiap penerimaan tahunan di sekolah.
“Rombel makin sedikit, bantuan makin banyak,” katanya kepada Tempo hari ini, Jumat, 9 Agustus 2019.
Menurut Dewi, tiap sekolah punya beban biaya tertentu yang relatif sama (fix cost), seperti manajerial, operasional, personel, dan investasi. Sekolah dengan jumlah siswa sedikit jangan-jangan dana sekolah habis untuk biaya operasional, padahal mestinya harus meningkatkan mutu.
Adapun sekolah dengan jumlah siswa yang relatif banyak diasumsikan memiliki dana yang lebih longgar untuk memenuhi kebutuhan. “Jadi yang harus kita berdayakan itu yang kecil-kecil. Keberpihakannya begitu."
Dewi belum mengungkapkan pembagian kluster sekolah berikut besaran bantuan dananya. “Seluruhnya hampir sekitar Rp 900 miliar lebih,” tuturnya.
Pemerintah Jawa Barat sudah memulai pembahasan Rancangan APBD 2020 bersama DPRD, nyaris berbarengan dengan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2019. “KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2020 sudah kami sampaikan," ujar Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Daud Achmad hari ini, Jumat, 8 Agustus 2019.
Menurut dia, taksiran volume anggaran 2020 dalam dokumen tersebut mencapai Rp 44 triliun. Sedangkan APBD 2019 murni sebesar Rp 37 triliun dan anggaran perubahan diusulkan plus Rp 3 triliun sehingga totalnya Rp 40 miliar. "Proporsi anggaran dalam pendidikan 2020 paling besar, harus 20 persen," kata anak buah Ridwan Kamil itu.
AHMAD FIKRI
