Megawati Buka Alasan Kenapa Undang Prabowo ke Kongres V PDIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan salah satu alasannya mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam acara pembukaan Kongres V PDIP di Grand Inna Bali Beach pada Kamis, 8 Agustus 2019.

    "Kan capek ya kalau disuruh tempur terus. Kan capek ya. Nanti kita tempur lagi di 2024," ujar Megawati disambut tawa Prabowo Subianto yang hadir di lokasi acara.

    Menurut Megawati, undangan tersebut sekaligus ditujukan untuk menyampaikan pesan bahwa hubungan kedua tokoh ini tetap baik, kendati berbeda kubu dalam Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, Megawati mengusung inkumben Joko Widodo atau Jokowi, seteru Prabowo Subianto dalam kontestasi politik itu.

    Sebelum di acara kongres PDIP, keduanya juga telah bertemu. Prabowo bertamu ke rumah Mega di Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019. Tuan rumah bahkan menjamu tetamu dengan nasi goreng.

    Usai jamuan makan siang itu, Prabowo  menyebut pertemuan keduanya
    merupakan bentuk sowan secara kekeluargaan karena sejak dulu dekat dengan Megawati dan keluarganya.

    "Tadi saya disajikan nasi goreng, berikutnya kami menyambung kekeluargaan, saya selalu merasa mendapat penghormatan dan perlakukan yang baik dari sejak dulu," ujar Prabowo. Ia pun menyinggung kedekatan dengan Megawati.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.