TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi tak menutup kemungkinan Partai Gerindra akan masuk ke koalisi pemerintahan di periode mendatang. "Yaaa, politik itu kan semua serba mungkin," ujar Jokowi di Grand Inna Bali Beach pada Kamis, 8 Agustus 2019.
Namun untuk saat ini, ujar Jokowi, belum ada pembahasan ihwal kemungkinan masuknya Gerindra ke internal Koalisi Indonesia Kerja. "Belum, kita ini belum ketemu dengan ketua-ketua partai koalisi, kami belum ketemu, kami akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi," ujar Jokowi.
Partai Gerindra memang disebut-sebut mendapat karpet merah untuk merapat ke koalisi pemerintah. Sinyal itu terutama datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai utama pengusung Jokowi.
Anggapan bahwa Gerindra akan bergabung ke koalisi pemerintah menguat selepas pertemuan MRT Prabowo Subianto dengan Jokowi pada 13 Juli lalu. Kemudian pada 24 Mei, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Malam ini, Prabowo diundang ke Kongres V PDIP.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengklaim, seumpama nanti Gerindra bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dirinya akan tetap menyuarakan kepentingan publik. Fadli menampik anggapan dia tak akan lagi vokal seperti selama ini.
"Enggaklah, kalau saya akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan konstituen saya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.
Fadli mengatakan, sebagai anggota Dewan, menyuarakan kepentingan konstituen adalah amanat konstitusi. Dia membantah bakal tersandera jika nanti Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah. "Kalau saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat ya, suara konsituen ya itu perintahnya konstitusi," kata dia.
