MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilu 2019 Keponakan Prabowo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Suasana sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi  atau MK menolak gugatan sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang diajukan calon legislatif (caleg) DPR untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Hakim Ketua, Anwar Usman, menyebut permohonan Saraswati tidak beralasan menurut hukum.

    "Berdasarkan dasar negara Undang-Undang RI tahun 1945 dan seterusnya amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar saat membacakan kesimpulan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu malam, 7 Agustus 2019.

    Hakim MK, Arief Hidayat, membacakan beberapa pertimbangan menolak gugatan Saraswati. Arief berujar, barang bukti dan keterangan saksi di persidangan tak menguraikan secara rinci serta jelas di TPS mana saja suara permohon berkurang dari 11 kecamatan.

    "Berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi serta selisih suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa," papar Arief.

    Selain itu, pemohon tidak menjelaskan adanya keberatan dari saksi saat rekapitulasi suara di tingkat TPS, kecamatan, hingga kota. Dari keterangan saksi termohon, saksi pemohon tak keberatan ketika rekapitulasi dan rapat pleno di tingkat Kota Jakarta Utara. Saksi juga menandatangani formulir DB1. Hal serupa juga terjadi dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Koja dan Cilincing.

    "Tidak dirinci pula dengan jelas fokus kesalahan penghitungan suara sehingga menyulitkan mahkamah untuk menelusuri kebenaran adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon," jelas Arief.

    "Oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut mahkamah permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya."

    Sebelumnya, keponakan Prabowo itu memprotes hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Gugatan Sara melalui MK terkait dengan selisih perolehan suara di Dapil DKI Jakarta III. Gerindra selaku pemohon menyebutkan Saraswati mestinya mendapat 83.959 suara. Namun, penetapan Komisi Pemilihan Umum mencatat Saraswati hanya mendapat 79.801 suara. Gerindra mengklaim semestinya mendapatkan dua kursi dari Dapil DKI III, yakni untuk Saraswati dan Kamrusammad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.