TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menjalin kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia memberikan pembelaan, pendampingan dan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran dan perlakuan salah
"Kerjasama ini diikat dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)," kata Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di kantornya, Jakarta Timur, Rabu, 7 Agustus 2019.
Arist menuturkan nota kesepemahanan ini telah ditandatangani sejak Rabu, 15 Mei 2019. MoU diteken oleh Arist selaku Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak dan Ispektur Jenderal Martuani Sormin selaku Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).
MoU tersebut sudah bisa digunakan oleh kedua lembaga termasuk di dalamnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing daerah di Indonesia untuk membangun kerjasama strategis dengan kepolisian.
"Khususnya dalam memberikan dampingan hukum, psikologis, dan medis bagi anak berkebutuhan husus (ABK) yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban kekerasan seksual, fisik, verbal maupun korban penelantaran dan perlakuan salah," kata Arist.
Arist berujar bahwa maksud dan tujuan ditandatanganinya nota kesepemahaman ini sebagai pedoman bagi Komnas Perlindungan Anak dan Polri untuk menjalin kemitraan strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum.
Ruang lingkup MoU disepakati terdiri dari pertukaran data dan informasi, bantuan pendampingan hukum dan ahli, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada bagian pertukaran data dan informasi baik Komnas Perlindungan Anak dan Polri, Arist mengatakan hal tersebut dilakukan dalam rangka penanganan ABK yang berhadapan dengan hukum baik secara manual maupun elektronik.
Disepakati pula dalam situasi tertentu pertukaran data dan informasi ini dapat dilakukan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis. "Untuk bantuan pendampingan hukum dan ahli, pihak Kepolisian dapat meminta bantuan pendampingan dan ahli dalam proses penegakan hukum dan pemulihan trauma korban serta memberikan bantuan sebagai dimaksud pada tujuan dibuatnya kesepahaman ini," katanya.
Selain itu, MoU ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bahwa Komnas Perlindungan Anak akan memberikan peningkatan sumber daya manusia kepada para penyidik Polri. "Khususnya di Unit PPPA di masing-masing Polres di Indonesia, jaksa dan hakim, pegiat LPA melalui penyelenggaraan pelatihan khusus dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum," katanya.
HALIDA BUNGA FISANDRA
