Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Rektor Impor, UGM: Perbaiki Dulu Internal PTN

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla,  Jakarta, Kamis, 12 April 2018. VINDRY FLORENTIN
Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Kamis, 12 April 2018. VINDRY FLORENTIN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Panut Mulyono mengatakan sebaiknya pemerintah memperbaiki kondisi internal perguruan tinggi negeri (PTN) sebelum mengimpor rektor asing, satu di antaranya dengan mengoptimalkan keberadaan dosen PNS.

Sebenarnya jumlah dosen atau profesor yang dimiliki PTN tidaklah sedikit, namun seringkali dosen PNS tersebut memilih menjabat sebagai pejabat struktural di institusi pemerintahan daripada mengajar di lingkungan kampus, kata Panut.

"Kita harus mengakui bahwa internal perguruan tinggi di Indonesia pun perlu perbaikan. Jumlah dosen yang menjabat di struktural itu banyak, sehingga waktu untuk mengerjakan penelitian itu kurang, banyak juga dosen yang dipinjam institusi pemerintah. Itu juga mengurangi aktivitas beliau-beliau itu di bidang Tri Dharma," kata Panut usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.

Bahkan tidak sedikit dosen PNS lebih memilih berkiprah di posisi struktural kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau BUMN. Sehingga hal itu menyebabkan jumlah dosen berprestasi yang berada di lingkungan kampus justru semakin sedikit. Akibatnya, lanjut Panut, kampus tersebut menjadi sulit untuk dapat memenuhi kriteria yang dapat membawa PTN itu masuk ke dalam daftar publikasi peringkat universitas dunia seperti Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking dan Times Higher Education World University Rankings.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jadi persoalannya itu banyak. Bayangkan ketika ada rektor asing ditempatkan di situ, dia harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Ya bisalah dibayangkan sendiri," ujarnya.

Panut mengatakan selama ini kampus-kampus negeri sebenarnya sudah bekerja sama dengan mitra asing dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga, bentuk kerja sama seperti itu lebih efektif diterapkan dan ditingkatkan daripada mempekerjakan profesor asing menjadi rektor atau dosen tetap di PTN.

Kemenristekdikti menargetkan sedikitnya lima PTN akan dipimpin rektor terbaik dari luar negeri pada 2024. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas PTN dalam menciptakan lulusan di era persaingan global.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rektor Asing, Deputi KSP: Pemimpin PTN Berkualitas Internasional

8 Agustus 2019

Ilustrasi pendidikan anak (pixabay.com)
Rektor Asing, Deputi KSP: Pemimpin PTN Berkualitas Internasional

Rektor dengan kualifikasi internasional bisa merupakan orang asing atau WNI.


Bandingkan Penghasilan Rektor ITB dengan Impor, Ini Reaksi MWA

7 Agustus 2019

Kampus ITB/TEMPO/ Budi Yanto
Bandingkan Penghasilan Rektor ITB dengan Impor, Ini Reaksi MWA

Saat ini pendapatan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Rp 50 juta per bulan.


ITB Gelar Pemilihan Rektor, Tolak Rektor Impor?

7 Agustus 2019

Kampus ITB. Kredit: ITB
ITB Gelar Pemilihan Rektor, Tolak Rektor Impor?

Di tengah wacana pemerintah mendatangkan rektor impor, Majelis Wali Amanat ITB bergeming.


Reaksi Pejabat Unpad dan ITB Soal Rektor Impor

4 Agustus 2019

Universitas Padjadjaran. TEMPO/Nita Dian
Reaksi Pejabat Unpad dan ITB Soal Rektor Impor

Menurut Arry, wacana rektor impor perlu roadmap kebijakan yang jelas.