TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie memperkirakan daya tampung taman makam pahlawan atau TMP Kalibata akan penuh dalam tiga tahun. "Menurut perhitungan, kalau normal, tinggal 3 tahun lagi penuh," kata Jimly di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.
Jimly mengatakan, TMP tersebut sudah terisi 10.015 makam. Sedangkan daya tampungnya adalah 10.939 makam. Sehingga tersisa 924 makam. Setiap tahun, rata-rata ada 200 orang dimakamkan di sana. "Jadi pemerintah harus mulai memikirkan mengenai alternatif untuk taman makam pahlawan," ujarnya.
Kondisi di TMP Kalibata, kata Jimly, sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini. Jimly mengatakan, sebetulnya setiap provinsi memiliki taman makam pahlawan. Namun, hanya DKI Jakarta yang tidak punya. Sebab, TMP Kalibata dikelola oleh pemerintah pusat.
Imbas dari daya tampung TMP Kalibata yang mulai penuh, Jokowi memberikan arahan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk melakukan seleksi lebih ketat terhadap pemberian gelar-gelar pahlawan, penghargaan Bintang, dan Bintang Mahaputra. Menurut peraturan perundang-undangan, warga yang memiliki gelar tersebut berhak dimakamkan di TMP.
Meski begitu, ketatnya seleksi pemberian Bintang Mahaputra sebetulnya bukan disebabkan terbatasnya daya tampung TMP Kalibata. Jimly mengatakan, Jokowi berharap gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tidak diobral begitu saja.
"Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tetapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of duty, lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat," ujarnya.
