Ridwan Kamil Ingin Angka Ketimpangan Kaya dan Miskin Menurun

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menerima tim penilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menerima tim penilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa, 6 Agustus 2019.

    INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menegaskan pihaknya terus berupaya mempercepat akses keuangan daerah. Dia ingin di masa kepemimpinannya angka ketimpangan kaya miskin menurun.

    "Salah satunya dengan menghilangkan gap desa-kota. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sejahtera itu hidup di kota," ujarnya saat menerima tim penilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019 di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Ridwan Kamil mengatakan kesenjangan desa-kota antara lain bisa diatasi lewat program OVOC (One Village One Company). Melalui program ini, kata dia, aktivitas ekonomi di desa akan 'dipecut', sehingga masyarakat desa menjadi berdaya dan memiliki penghasilan dan tidak perlu pindah ke kota. "Di masa saya, milenial kita ajak kembali ke desa jadi CEO, karena mereka yang mengerti ekonomi digital," katanya.

    Program ini, tambah Ridwan Kamil, menjadi strategi dalam memberdayakan perusahaan desa agar lebih kompetitif dan diharapkan hasil akan dirasakan dalam jangka panjang. "Di desanya juga kita bekali dengan Desa Digital. Ada 600 desa sudah pasang Wi-Fi, kemudian dilatih berjualan online sehingga harga jual bagus, ke pembeli lebih murah," katanya.

    Menurut Ridwan Kamil, kini sebanyak 530 desa di Jabar bisa naik status dari desa berkembang menjadi desa maju. "Menunjukkan gempuran kami fokus di desa, salah satu indikatornya keterbelakangan teknologi sudah tidak ada," ujar Ridwan Kamil.

    Selain itu, ada program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) bekerja sama dengan bank bjb. Di mana, masyarakat bisa mendapat pinjaman modal usaha dengan rekomendasi dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setempat. "Berbagai program itu untuk mengentaskan kemiskinan, juga mempermudah akses keuangan bagi masyarakat," kata mantan Wali Kota Bandung itu. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.