Puan Mengatakan Megawati Berduka atas Meninggalnya Mbah Moen

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat muslim melakukan salat jenazah di depan jenazah KH Maimun Zubair saat disemayamkan di Kantor Urusan Haji Daker Syisyah, Mekkah, Selasa, 6 Agustus 2019. Mbah Moen meninggal dunia saat hendak melaksanakan salat tahajud, pada Selasa dinihari. ANTARA/Hanni Sofia

    Umat muslim melakukan salat jenazah di depan jenazah KH Maimun Zubair saat disemayamkan di Kantor Urusan Haji Daker Syisyah, Mekkah, Selasa, 6 Agustus 2019. Mbah Moen meninggal dunia saat hendak melaksanakan salat tahajud, pada Selasa dinihari. ANTARA/Hanni Sofia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut berbela sungkawa atas wafatnya K.H. Maimun Zubair atau Mbah Moen.

    "Tadi pagi saya sempat bicara dengan Ibu Mega, dan beliau menyampaikan ikut berbela sungkawa," kata Puan yang merupakan putri Megawati di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Puan mengatakan, Megawati berharap semua hal yang telah dilakukan Maimun Zubair dapat diteruskan oleh para penerusnya. Maimun, kata Puan, memang sempat bertemu ibunya ketika hendak berangkat naik haji. Dalam pertemuan itu, Puan mengatakan , Mbah Moen dan Megawati membahas soal bangsa dan negara.

    Sehari sebelum berangkat naik haji, Mbah Moen berpamitan dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Dia datang bersama putranya yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2019.

    Mbah Moen meninggal dunia pada Selasa, 6 Agustus 2019. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah ini meninggal saat menunaikan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi. Maimoen Zubair wafat di usia 90 tahun. Dia lahir pada 28 Oktober 1928.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.