Jokowi Ancam Copot Kapolda-Pangdam yang Tak Bisa Tangani Karhutla

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau berusaha memadamkan semak belukar yang terbakar saat terjadi kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Rabu, 31 Juli 2019. Satgas Karhutla Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Riau, agar bencana kabut asap tidak terulang kembali. ANTARA

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau berusaha memadamkan semak belukar yang terbakar saat terjadi kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Rabu, 31 Juli 2019. Satgas Karhutla Provinsi Riau terus berupaya melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Riau, agar bencana kabut asap tidak terulang kembali. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla pada Selasa, 6 Agustus 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Rakornas ini diikuti oleh Gubernur dan Walikota, Kepala Kepolisian Daerah, hingga Pangdam di daerah-daerah rawa  kebakaran hutan.

    Dalam kesempatan itu, Jokowi menyesalkan titik panas tahun ini, yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Ia pun mengingatkan kepada para peserta, bahwa aturan main dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

    "Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau nggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi saat memberi pengarahan.

    Jokowi mengatakan dibanding 2015, jumlah titik panas di tahun ini memang jauh menurun. Kebakaran hutan dan lahan pada 2015 memang menjadi bencana besar bagi negara, yang membuat 2,6 juta hektare lahan terbakar dan negara merugi Rp 221 triliun.

    Meski tahun ini jumlahnya menurun hingga 81 persen dari tahun 2015, namun Jokowi mengatakan jumlah hot spot 2019 meningkat jika dibanding tahun lalu. "Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," kata Jokowi.

    Jokowi mengatakan hal ini akan terus ia Ingatkan, karena mungkin ada pejabat baru dilantik dan belum tahu aturan ini. Ia mengatakan tak mau bencana 2015 kembali terulang lagi. Karena itu, selain penanganan karhutla, pencegahan pun sama pentingnya. "Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.