Jokowi Pimpin Ratas Kedua Pemindahan Ibu Kota

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kajian tentang ibu kota baru belum rampung dibahas.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kajian tentang ibu kota baru belum rampung dibahas.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengadakan rapat terbatas (ratas) mengenai pemindahan ibu kota, setelah beberapa waktu lalu mengunjungi ke sejumlah daerah yang menjadi calon ibu kota.

    "Ini ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut dan pilihan sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Jokowi mengatakan, ada banyak pilihan daerah yang sudah dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Misalnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ketiga wilayah tersebut perlu didetilkan kembali. "Nanti setelah dipaparkan secara detil akan segera kita putuskan," ujarnya.

    Menurut Jokowi, kajian pemindahan ibu kota harus matang dari sisi kebencanaan, seperti banjir dan gempa bumi. Kajian terkait daya dukung lingkungan, termasuk ketersediaan air, lahan, dan infrastruktur. Kemudian kajian berkaitan dengan keekonomian, sisi demografi, sosial politik, dan pertahanan keamanan harus disesuaikan dengan visi ke depan.

    Jokowi mengatakan, keputusan tentang lokasi pemindahan ibu kota akan diumumkan oleh dirinya sebagai kepala negara. "Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," katanya.

    Jokowi meminta kajian pemindahan ibu kota juga memperhatikan pengalaman dari negara lain. Misalnya faktor-faktor apa saja yang akan menjadi hambatan, sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin. Juga faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi dan diadaptasi oleh Indonesia.

    Bappenas juga diminta untuk menyiapkan skema pembiayan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Kemudian berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas mengenai pemindahan ibu kota juga harus disiapkan. "Dan paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.