Warga Dekat Lokasi Ledakan Sutet Minta Listrik Padam Dimaklumi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lokasi terjadi ledakan di dekat sutet di kampung Malon, RT 1 RW 3, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang. Tempo/Edi Faisol

    Lokasi terjadi ledakan di dekat sutet di kampung Malon, RT 1 RW 3, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang. Tempo/Edi Faisol

    TEMPO.CO, Semarang - Warga Kampung Malon, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang, berharap agar semua instansi yang terdampak listrik padam pada Ahad, 4 Agustus 2019, memaklumi. Listrik padam yang berdampak pada setengah Pulau Jawa itu disebut akibat gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di kampung tersebut.

    “Untuk warga Jakarta saya mohon kesadaran memaklumi kejadian pemadaman listrik ini,” kata Supratyo, Ketua RT 1 RW 6, Kampung Malon, kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Selasa, 6 Agustus 2019.

    Menurut Supratyo, gangguan Sutet ia perkirakan akibat kondisi alam di kampungnya. “Jika tak dipadamkan sangat berbaya karena ledakan dasyat telah menimbulkan korban,” kata Supratyo menambahkan.

    Ia mengapresiasi langkah PT PLN yang telah memadamkan jaringan Sutet usai kejadian ledakan di jaringan listrik yang melewati Kampung Malon. Ledakan itu telah menimbulkan kebakaran pohon dan jalur aliran wifi PT Telkom yang melewati jalan kampung Malon.

    “Jika tak dipadamkan saat itu akan berdampak pada koran lebih banyak,” ujar Supratyo.

    Ia menjelaskan ledakan pada Ahad, 4 Agustus 2019, itu terjadi sekitar pukul 11.00 saat warga usai kerja bakti menyambut hari kemerdekaan. Saat itu tiba-tiba terjadi ledakan yang muncul dari pohon randu pada lahan di bawah jaringan Sutet dan menimbulkan kobaran api dari pohon.

    Akibatnya, dua warga bernama Muhammad Said dan Usep menjadi korban. Muhammad Said mengalami korban paling parah karena luka bakar diduga akibat sengatan radiasi daya listrik, sedangkan Usep luka lecet karena terpental saat terjadi ledakan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.