Soal Mati Listrik Massal, Komnas HAM Desak PLN Ganti Rugi

Seorang guru tengah memeriksa tugas muridnya di dalam ruang kelas yang gelap akibat padamnya aliran listrik di MTs Annajah, Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Senin, 5 Juli 2019. Sekolah memulangkan murid lebih awal karena gelapnya ruang kelas, matinya mesin pendingin serta kurang tersedianya air untuk kebutuhan MCK dan Wudhu akibat padamnya listrik di kawasan tersebut. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Choirul Anam meminta PLN mengganti kerugian masyarakat yang terdampak mati listrik massal pada Ahad, 4 Agustus 2019. "Ya pasti harus ada ganti kerugian," kata dia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Ia menyayangkan PT PLN tak memberi tahu lebih awal akan terjadi mati lampu di kawasan Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten hingga belasan jam. Hal itu, ia anggap ada masalah dalam tata kelola di perusahaan plat merah tersebut.

Ia mengatakan perusahaan seharusnya sadar bahwa tiap barang punya masa pakai. Harusnya, kata Anam, PLN memiliki rencana pencegahan bila sewaktu-waktu perangkat listrik yang mereka pakai rusak.

Perusahaan listrik negara ini menyatakan mati lampu di sebagian wilayah Jawa disebabkan oleh kerusakan pada jaringan transmisi saluran udara ekstra tinggi Ungaran Pemalang. Menurut PLN, kerusakan itu memicu terhentinya transmisi ke Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Anam juga mempertanyakan soal penanganan kondisi darurat oleh PLN. Menurut dia, jika PLN punya perencanaan yang baik dalam menangani peristiwa ini, harusnya problem mati listrik tak perlu berlarut-larut.

Ia mengatakan sedang berkoordinasi dengan Ombudsman untuk memantau kejadian mati listrik massal ini. Anam mengatakan Ombudsman bakal berfokus pada tata kelola pelayanan publik. Sementara, Komnas HAM akan berfokus pada konteks HAM yakni hak publik untuk mendapat pelayanan yang baik dan rasa aman. "Persoalan ini harus dievaluasi," kata dia.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

4 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


3 Fakta Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Batal, PLN: Demi Kenyamanan Warga

5 jam lalu

3 Fakta Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Batal, PLN: Demi Kenyamanan Warga

PLN mengatakan bahwa pembatalan migrasi kompor listrik ini buat menjaga kenyamanan masyarakat, terutama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19.


Krisis Rusia Ukraina: Eropa Hadapi Ancaman Pemadaman Telepon Seluler

5 jam lalu

Krisis Rusia Ukraina: Eropa Hadapi Ancaman Pemadaman Telepon Seluler

Krisis Rusia Ukraina mencapai babak baru bagi Eropa, ancaman pemadaman jaringan telepon seluler pada musim dingin


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

5 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Desa Tete Batu Kini Punya Sepeda Listrik untuk Wisatawan

9 jam lalu

Desa Tete Batu Kini Punya Sepeda Listrik untuk Wisatawan

Kehadiran sepeda listrik dinilai dapat menambah daya jual pariwisata di Desa Tete Batu.


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

1 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Komentar Gibran Soal Pembatalan Konversi Kompor Gas Elpiji ke Kompor Listrik

1 hari lalu

Komentar Gibran Soal Pembatalan Konversi Kompor Gas Elpiji ke Kompor Listrik

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi pembatalan program konversi kompor gas elpiji ke kompor listrik oleh PT. PLN.


Pedagang Kuliner Harap Pembatalan Program Kompor Listrik Bukan Sekadar Gimmick

1 hari lalu

Pedagang Kuliner Harap Pembatalan Program Kompor Listrik Bukan Sekadar Gimmick

Pembatalan membuat para pedagang lega dari bayang-bayang beban biaya operasional untuk bermigrasi ke kompor listrik.


Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

1 hari lalu

Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

Bos PLN menegaskan pemerintah tetap menahan tarif listrik untuk periode Oktober-Desember 2022.


Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru Kemudian Bermasalah

1 hari lalu

Program Kompor Listrik Batal, Luhut: Kita Tidak Ingin Buru-buru Kemudian Bermasalah

Menteri Luhut angkat bicara soal pembatalan program konversi ke kompor listrik.