ICW Desak Jokowi Evaluasi Kerja Pansel KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah) dan anggota Mualimin Abdi (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi capim KPK di Jakarta, Senin, 22 Juli 2019. Sebanyak 104 kandidat capim KPK telah lolos uji kompetensi dan selanjutnya akan mengikuti tes psikologi pada Minggu, 28 Juli 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau pansel KPK periode 2019-2023. Menurut ICW, kerja pansel saat ini mengecewakan.

    "Jangan sampai citra presiden justru tercoreng karena tindakan keliru yang dilakukan oleh Pansel," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam rilis pers, Senin, 5 Agustus 2019.

    Kurnia beranggapan hasil seleksi hingga tahap psikotes tidak memuaskan ekspektasi publik. Hari ini, pansel baru saja merilis 40 nama calon pimpinan yang lolos tahap psikotes dan bakal melanjutkan ke tahap profile assessment. ICW punya dua catatan kritis terhadap sejumlah nama yang lolos tahap psikotes.

    Kurnia mengatakan terdapat beberapa nama yang diduga punya catatan serius masa lalu. Catatan ini, kata Kurnia, harus ditelusuri ulang oleh pansel. Sebab, jangan sampai orang dengan kepentingan tertentu terpilih menjadi komisioner.

    Selain itu, ia menganggap pansel masih mengabaikan isu integritas dalam pelolosan 40 kandidat di tahap psikotes. Ia mengatakan pengabaian itu dapat dilihat karena ada unsur penyelenggara yang tak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara namun tetap lolos.

    Menurut ICW, pansel seharusnya memandang kepatuhan LHKPN sebagai hal yang mutlak dipertimbangkan dalam seleksi. Namun, kata Kurnia, pansel terlewat mempertimbangkan hal tersebut.

    ICW mengingatkan kerja pansel KPK adalah representasi sikap presiden. Jika publik tak puas, kata dia, maka presiden seharusnya mengevaluasi kerja pansel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.