TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri angkat bicara perihal permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, yang mendesak pemerintah menarik personel TNI dan Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan mereka akan tetap menggelar operasi pengamanan di Nduga, Papua.
"Polri bersama TNI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat di Nduga. Polri juga akan tetap melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun," kata Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 5 Agustus 2019.
Di samping itu, kata Dedi, kelompok bersenjata masih terus menyerang anggota Polri dan TNI yang saat ini sedang mengamankan pembangunan Trans Papua.
"Sampai saat ini OPM sendiri masih terus melakukan serangan kepada anggota TNI-Polri yang mengamankan pembangunan Trans Papua," kata Dedi.
Permintaan penarikan anggota TNI-Polri diutarakan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Selatan pada hari ini, 5 Agustus 2019.
"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus. Ia merasa keberadaan TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.
Yairus juga mengatakan bahwa konflik berkepanjangan antara pihak TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat Nduga, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.
